REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah konten visual menayangkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengomentari Kantor Tempo diancam dengan kepala babi dan tikus. Komentarnya dalam video itu mendapat sorotan tajam berbagai pihak karena dapat diindikasikan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.

Bahkan komentar semacam itu masuk dalam laporan kantor berita internasional ABC.net. Banyak pihak setelah itu mengimbau pejabat negara untuk bijaksana memberikan respons terhadap berbagai hal.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menganggap permintaan agar Hasan Nasbi mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Dia berkata demikian demi menanggapi keinginan seorang pendiri Gerindra yang meminta Hasan mundur dari pos di PCO. "Permintaan itu, saya kira, tidak berlebihan," kata Ray melalui layanan pesan, Kamis (3/4).

Pengamat politik itu menyebutkan sikap Hasan menyikapi teror ke Tempo dan wartawati media tersebut memang tidak patut.

Dia mengatakan sikap dan ucapan Hasan menyikapi teror ke Tempo menambah wajah negatif pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ya, di tengah meruaknya berbagai persoalan yang sejatinya dihadapi dengan wajah yang lebih dialogis, HN (Hasan Nasbi, red) keluar dengan sikap menantang, meledek, dan bahkan seolah tidak peduli," kata Ray.

Dia mengatakan pernyataan PCO sebenarnya menjadi garda terdepan wajah pemerintah menyikapi berbagai persoalan.

Ray menyebutkan saat pemerintah banyak mengeluarkan berbagai pernyataan yang jadi bahan kebingungan masyarakat, PCO sejatinya muncul untuk mengurai.

"Bukan sebaliknya, seperti menantang bahkan terkesan meledek," kata dia.

Toh, Ray merasa pernyataan Hasan dalam pengesahan RUU TNI juga terkesan menantang dan menggurui publik.

Dia menyebutkan sikap Hasan terhadap RUU TNI menempatkan publik tidak tahu apa-apa, hal demikian yang membuat konsultan politik itu tak layak menempati posisi pimpinan di PCO.

"Ketua PCO seharusnya diisi oleh orang yang memang menguasai tekhnis komunikasi. Bukan debator. HN itu lebih tepat sebagai debator. Bukan kepala komunikator," kata Ray.

Dia pun menyarankan Presiden Prabowo bisa belajar ke Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam membentuk tim juru bicara yang bisa merangkul banyak pihak.

"Tim jubir Prabowo lebih banyak diisi jubir tempur dari pada jubir publik. Makanya yang terlihat adalah serangan, bukan uraian yang merangkul," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika