Selasa 13 Jun 2023 19:10 WIB

Masalah Serius, Jumlah Sampah Plastik Masuk ke Laut Diproyeksi Naik Tiga Kali Lipat

Proyeksi UNEP, pada 20240 jumlah sampah plastik di laut mencapai 23-37 juta ton.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani
 Orang-orang berjalan-jalan di sepanjang pantai yang dipenuhi sampah plastik di Pantai Syiah Kuala, Banda Aceh,  Kamis (11/5/2023).Pencemaran sampah plastik dan sampah non-organik terbawa dari pemukiman penduduk dan hanyut di beberapa kawasan pesisir di Aceh, di mana sampah-sampah tersebut tertiup dan dikembalikan oleh ombak setelah terbawa ke laut lepas.
Foto: EPA-EFE/HOTLI SIMANJUNTAK
Orang-orang berjalan-jalan di sepanjang pantai yang dipenuhi sampah plastik di Pantai Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (11/5/2023).Pencemaran sampah plastik dan sampah non-organik terbawa dari pemukiman penduduk dan hanyut di beberapa kawasan pesisir di Aceh, di mana sampah-sampah tersebut tertiup dan dikembalikan oleh ombak setelah terbawa ke laut lepas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, tingkat polusi plastik yang meningkat dengan cepat merupakan masalah serius lingkungan global yang berdampak negatif pada berbagai dimensi. Jika persoalan itu tak ditangani dengan cara yang berarti, proyeksi United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan jumlah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik dapat meningkat hampir tiga kali lipat pada 2040 menjadi 23-37 juta ton.

“Jika tidak ada tindakan yang berarti, dalam skenario bisnis seperti biasa, dan tanpa adanya intervensi yang diperlukan, maka menurut UNEP jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik dapat meningkat hampir tiga kali lipat yaitu dari sekitar 9-14 juta ton per tahun pada tahun 2016 menjadi 23-37 juta ton per tahun pada tahun 2040,” ujar Siti dalam sambutannya pada Festival Hari Peduli Sampah Nasional (FPSN) 2023 di Jakarta, Selasa (13/6/2023).  

Baca Juga

Dia menjelaskan, pertemuan 2nd session of the Intergovernmental Negotiation Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment (INC2) di Paris, Prancis, pada 29 Mei-2 Juni lalu memberikan gambaran situasi  di mana persoalan polusi plastik merupakan persoalan bersama secara global yang harus diselesaikan secara bersama pula.

“Diharapkan dengan agreement yang akan terbentuk dengan sifat legally binding secara internasional, maka akan dapat mengikat sebagai kekuatan bersama untuk mengatasi persoalan polusi plastik, yang tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara,” jelas dia.

 

 

Menurut Siti, hal itu sejalan dengan upaya Indonesia yang sedang menyiapkan konsep kerja “Zero Waste, Zero Emission”. Sebagai national focal point untuk agenda pengendalian perubahan iklim dan aksi iklim, maka KLHK juga menjadi pengampu untuk mengatasi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam sektor kehutanan dan sektor sampah dan limbah. Selebihnya sektor pertanian, energi, industri, transportasi, merupakan tugas KL masing-masing yang relevan.

“Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, yang di antaranya telah kita tindak lanjuti seperti dengan penyusunan rencana aksi pencapaian Zero Waste for Zero Emission dari sub sektor sampah,” jelas dia.

Dalam mencapai target pada sub sektor sampah, pemerintah Indonesia mendalami dan memperluas strategi “Reduce, Reuse, Recycle”. Di mana, hal itu dilakukan dengan menerapkan skema pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah di sumber dengan penerapan konsep ekonomi sirkular dan membangun industrialisasi penanganan sampah.

“Melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola secara profesional serta terintegrasi, yang di orientasikan untuk sampah plastik, menjadi pendekatan reuse-recycle- reorient and diversity,” jelas dia.

Masih di kegiatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan, upaya untuk mengurangi sampah agar tak masuk ke ekosistem akuatik harus dilakukan dari hulu ke hilir. Menurut dia, di hulu ada dua stakeholders besar, yakni setiap individu masyarakat dan juga produsen.

“Ketika kita bicara individu, maka kita bicara diri kita sendiri harus punya mindset yang bagus. Pertama, harus mengurangi sampah. Jadi, ketika kita melakukan setiap kegiatan kita berpikir apakah akan menghasilkan sampah atau tidak, mengurangi. Tapi pun kalau mengurangi sampah kita harus berpikir sampah itu harus dipilah yang organik dan anorganik,” jelas Vivien.

Vivien juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo memberikan perintah untuk menurunkan sampah laut sebesar 70 persen pada tahun 2025 mendatang. Dari target tersebut, hingga 2022 lalu KLHK telah menurunkan sebesar 38 persen sampah laut. Menurut dia, hingga saat ini apa yang KLHK lakukan masih dalam jalur yang benar.

“Kita masih dalam on the right track di dalamnya ada 16 kementerian/lembaga sama-sama kita bareng-bareng bersinergi dan kita saling menghitung nih ketika misalnya KKP bekerja, kita hitung sampahnya akan berkurang berapa dalam pekerjaan itu,” jelas dia.

Vivien juga menjelaskan tentang FHPSN 2023. Tahun ini, festival yang baru saja dibuka oleh Menteri LHK itu diikuti oleh 50 peserta eksibitor. Pihaknya juga mendatangkan sebanyak 5 ribu pelajar untuk melihat langsung perkembangan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Mereka juga daat melihat pengembangan bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

 

“Mereka dapat melihat perkembangan bagaimana pengelolaan sampah. Kemudian bagaimana masyarakat juga melakukan pengembangan bank sampah, teknologi, bahkan juga tadi Bu Menteri mengarahkan bahwa kita harus mempertemukan antara bank sampah dengan buyer-nya atau dengan industrinya,” kata Vivien.

 

photo
Sampah Plastik Belanja Online - (Republika)

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement