REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri menyoroti klaim Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, yang mendapat dukungan tolak UU Cipta Kerja di Sidang ILO di Jenewa. Menurut dia, ada baiknya Said Iqbal tidak meminta bantuan ke negara lain soal isu di dalam negeri.
“Kita kan paham bahwa seorang nasionalis tidak mungkin meminta bantuan ke negara lain untuk issue atau masalah ketenagakerjaan dalam negeri,” kata Putri kepada Republika.co.id, Selasa (13/6/2023).
Ditanya klaim Said Iqbal soal UU Cipta Kerja yang melanggar Konvensi ILO 98, Putri membantahnya. Menurut dia, tidak mungkin pemerintah membuat aturan yang bertentangan dengan ratifikasi konvensi internasional.
Sebab itu, dia menyarankan agar Said Iqbal tidak lagi membawa masalah UU Cipta Kerja ke dunia internasional. Apalagi, meminta bantuan negara lain untuk menyelesaikan polemik dalam negeri.
“Yang akhirnya malah jadi menjelekkan negara sendiri,” ujar dia.
Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya selama sidang organisasi buruh internasional (ILO) mendapat dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, kata dia, Partai Buruh tidak mau disebut pro asing hanya karena perjuangan hak pekerja.
“Jadi bukan antinasionalisme, justru kami berjuang untuk memastikan hak-hak buruh agar tidak dieksploitasi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dia memaparkan, dukungan dari pihak asing itu wajar terjadi dalam sebuah forum antarnegara di organisasi internasional. Apalagi, kata dia, memang ada ratusan negara yang terlibat di dalamnya.
Ditanya dampak dukungan internasional terhadap melambatnya iklim investasi nasional, dia membantah. Ihwal demikian, kata dia, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, nyatanya malah mengebiri hak-hak partai buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika