REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menargetkan 1.000 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program studi dokter spesialis pada 2024.
Pemberian beasiswa termasuk salah satu program dalam Prioritas Nasional 3 (PN 3) untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
"Untuk pemberian beasiswa, secara khusus kami angkat pemberian beasiswa dokter spesialis dengan target 1.000 awardee, dan penggalian potensi ekonomi desa melalui BUMDes dengan target 2.000 desa," kata Suahasil di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Kemenkeu menjalin kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merealisasikan PN 3. Selain pemberian beasiswa LPDP, PN 3 juga mencakup pemberian fasilitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan target 2,2 juta usaha mikro, serta penggalian ekonomi di pedesaan melalui BUMDes dengan target 2.000 desa.
Adapun PN yang secara langsung diamanatkan kepada Kemenkeu yakni PN 1, 2, 3, 5, 6 dan 7. PN 1 untuk memperkuat ketahanan ekonomi guna mendorong pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebanyak 14 proyek. PN 2 untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebanyak 4 proyek. PN 3 mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebanyak 5 proyek.
PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebanyak 5 proyek. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim sebanyak 2 proyek.
"PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim, ada dua pekerjaan dana bergulir lingkungan hidup yang kita akan outreach 2.500 debitur dan kebijakan pegelolaan pemanfaatan pulling fund bencana untuk Indonesia dalam bencana alam," ujar Suahasil.
PN 7 memperkuat stabilitas Polhuhankam dan transformsai pelaynan publik sebanyak 2 proyek.
Penyaluran beasiswa LPDP telah masuk sebagai salah satu dari 553 keluaran kegiatan dalam program Dukungan Manajemen Kemenkeu TA 2024. Dalam rancangannya, Kemenkeu telah mengajukan pagu indikatif program Dukungan Manajemen kepada Komisi XI DPR RI sebesar Rp 45,49 triliun.