Ahad 11 Jun 2023 15:54 WIB

PPP Tak Haruskan Kadernya Jadi Cawapres Pendamping Ganjar 

PPP mengaku tidak mewajibkan kadernya menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Plt Ketua Umum PPP Mardiono. PPP mengaku tidak mewajibkan kadernya menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Foto: Republika/Febryan A
Plt Ketua Umum PPP Mardiono. PPP mengaku tidak mewajibkan kadernya menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak merasa terancam dengan rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rencana pertemuan itu mencuat usai PDIP menyebut nama AHY sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. 

Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya tidak merasa terancam ihwal peluang kader PPP menjadi cawapres pendamping Ganjar apabila Demokrat bergabung. Sebab, PPP memang tidak mensyaratkan kursi cawapres ketika hendak bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar. 

Baca Juga

"Oh tidak, tidak (terancam dengan pertemuan itu). PPP itu kita tulus. Dalam kerja sama politik dengan PDIP tidak diatur atas dasar kekuasaan," kata Mardiono kepada wartawan di kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Ahad (11/6/2023). 

"Dalam kerja sama politik dengan PDIP,  kita dengan tulus. Tentu PPP tidak mempersyaratkan (kursi cawapres)," kata dia menambahkan. 

Kendati begitu, kata Mardiono, pihaknya tetap memperjuangkan agar kader PPP yang menjadi cawapres pendamping Ganjar. Dia pun menegaskan, PPP hanya mengupayakan kadernya menjadi cawapres, bukan mengharuskan. 

"Ya diusahakan (cawapres dari PPP), tapi tidak harus karena politik kan demokrasi. Kalau harus, ya namanya bukan politik. Politik itu mengedepankan demokrasi. Demokrasi adalah kesepakatan, nanti kalau ada kesepakatan ya itu lah, gitu," kata Mardiono. 

Alih-alih merasa terancam, Mardiono justru menyambut positif rencana pertemuan Puan dan AHY itu. Mardiono menyebut, pihaknya memang mendorong PDIP membentuk kekuatan politik yang lebih besar untuk mengusung Ganjar. 

Mardiono melanjutkan, partainya mendorong PDIP membangun kerja sama politik atau koalisi partai pengusung Ganjar dengan total kursi DPR lebih besar, agar lebih mudah mencapai tujuan politik. Pihaknya ingin koalisi pengusung Ganjar maksimal terdiri atas 80 persen kursi DPR RI seperti halnya dukungan parlemen terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. 

"Saat ini ada 80 persen (kursi parlemen gabungan sejumlah partai) yang berkoalisi dengan Pemerintah. Sama halnya nanti dalam pemilu kita membangun koalisi besar, maka tujuan politik itu akan semakin mudah diimplementasikan, kemudian kebijakan politik dan kebijakan pemerintahan juga akan semakin mudah dilaksanakan," kata Mardiono 

Kemarin (10/6/2033), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Puan akan bertemu AHY untuk berdialog terkait "kepentingan rakyat". Dia belum menyampaikan kapan waktu pertemuan tersebut. Adapun pihak Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan itu. 

Rencana pertemuan elite PDIP dan Demokrat ini mencuat usai Puan Maharani menyebut AHY merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan PDIP untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar. 

Sebagai catatan, PDIP dan PPP sudah sepakat bekerja sama untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Gabungan dua partai itu sudah punya 25,6 persen kursi DPR RI. Sedangkan Partai Demokrat yang punya 9,4 kursi DPR sudah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement