REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan saat ini banyak aktor politik berupaya menjatuhkan lawan dengan menggunakan data survei dari lembaga survei sewaan. Menurut Najmuddin, survei-survei politik yang diadakan banyak lembaga saat ini hanya melihat berdasarkan tren politik yang terjadi.
"Survei itu kebanyakan hanya melihat tren. Dan survei belum tentu mencerminkan pilihan masyarakat," kata Najmuddin, Rabu (7/6/2023).
Lembaga survei menurut Najmuddin harusnya berlaku independen dan tidak memihak ke salah satu kubu politik. Tapi yang terjadi, lembaga survei melakukan survei untuk memenangkan pemesan dan juga untuk meningkatkan tingkat popularitas pemesan.
"Saya melihat para kontestasi politik umumnya menggunakan jasa lembaga survei untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas kandidat yang diusung. Bahkan hasil survei sewaan ini dipublikasikan di media dengan menampilkan para analis," ujar Najmuddin.
Najmuddin mengimbau para peneliti dan lembaga survei supaya mengembalikan lagi tujuan awal survei, yakni untuk menjawab masalah dan menambah pengetahuan baru. Dan sebuah aktivitas survei menurut dia harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi ilmu pengetahuan.
Najmuddin juga berharap media massa mainstream tidak lagi mengikuti skenario yang dibangun lembaga-lembaga survei. Karena dengan begitu, media yang seharusnya menjadi pengawal demokrasi justru ikut arus sesuai keinginan kubu politik tertentu.