REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menanggapi proposal perdamaian Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang ditolak Ukraina. Jokowi menyatakan, proposal perdamaian itu merupakan usulan sendiri dari Prabowo Subianto.

Namun menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, substansi dari proposal perdamaian yang dipaparkan Prabowo Subianto tidak berbeda, baik dengan Presiden Jokowi maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Proposal Menhan Prabowo substansinya tidak ada yang berbeda dengan Presiden dan Menlu, sama," kata Dahnil, Selasa (6/6).

Ia menekankan, sekalipun ada yang setuju dan ada yang tidak setuju itu merupakan sesuatu yang biasa. Dahnil berpendapat, sebenarnya yang terpenting tidak lain komitmen menunaikan amanah konstitusi. "Yakni, aktif mendorong perdamaian dunia terus dilakukan," ujar Dahnil.

Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menekankan, sikap Prabowo Subianto yang mengajak perdamaian tidak cuma sama dengan Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi. Tapi, konstitusional. "Sikap mengajak perdamaian kok bisa berbeda, sama dan konstitusional," kata Dahnil.

Sebelumnya, Menhan Prabowo menjadi salah satu pembicara dalam Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu. Prabowo menyampaikan beberapa usulan untuk konflik Rusia-Ukraina, salah satunya gencatan senjata.

Terkait proposal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan itu usulan dari Prabowo Subianto sendiri. Karenanya, dalam waktu dekat Jokowi berencana memanggil Prabowo Subianto untuk dimintakan penjelasan secara langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika