REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengakui partainya pernah menawari Menko Polhukam Mahfud MD menjadi cawapres pendamping capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Ia membenarkan pernyataan soal tawaran jadi cawapres Anies ini sebagaimana diungkapkan Mahfud kepada media.

Muzammil mengatakan, tawaran itu disampaikan ketika dirinya dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersilaturahmi ke kediaman Mahfud pada 15 April 2023 malam atau 25 Ramadhan 1444 Hijiriah. Dia enggan menjawab ketika ditanya alasan menawari Mahfud menjadi cawapres pasangan Anies.

"Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Muzzammil ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (5/6/2023).

Dia mengatakan, fokus bahasan dalam pertemuan itu adalah soal bagaimana pemerintah bisa menciptakan suasana kondusif agar Pilpres dan Pemilu 2024 terselenggara sesuai asas Luber Jurdil. Jangan sampai ada intervensi terhadap partai politik dalam melaksanakan amanat konstitusi, yakni mencalonkan seseorang sebagai capres.

"Tanpa ada intervensi pihak mana pun, termasuk (terhadap) capres Anies Baswedan. Dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan undang-undang," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Muzzammil mengakui, ketika itu Mahfud meminta PKS memastikan Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk mendaftar sebagai capres.

Selain soal cawapres dan pencalonan Anies, kata Muzzammil, dalam pertemuan itu turut dibahas ihwal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Dibahas pula isu radikalisme yang cenderung bersifat Islamphobia. "Pembicaraan (kami ketika itu) mengalir santai dan informal," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku ditawari menjadi cawapres pendamping Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang datang menemuinya bersama Muzzammil. Namun, Mahfud menolak tawaran tersebut karena berpotensi membuat Anies kehilangan tiket capres.

"Saya bilang, 'Karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS, itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri'. Nanti kalau saya ajak ke situ, malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu (partai) keluar karena Anda ajak saya, kan rusak," kata Mahfud di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Mahfud justru meminta Ahmad Syaikhu menjaga kekompakan koalisi agar Anies bisa mendapatkan tiket capres. "Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, 'Jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain'. Tugas saya menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," ujar menteri senior di Kabinet Presiden Jokowi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika