REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengusulkan beberapa rencana untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina pada puncak pertemuan pertahanan di Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu (3/6/2023). Namun, sebuah inisiatif yang disampaikan Prabowo langsung menuai kritik cepat dari hadirin.
"Saya meminta Rusia dan Ukraina untuk segera menghentikan permusuhan," kata Prabowo mencatat bahwa konflik lebih dari 15 bulan berdampak parah pada ekonomi dan pasokan makanan negara-negara Asia sebagaimana dilaporkan Kyiv Post.
Dalam pidatonya di Shangri-La, Dialogue, Prabowo mengusulkan gencatan senjata 'pada posisi saat ini', dan zona demiliterisasi (DMZ) yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Eks panglima Kostrad dan danjen Kopassus itu juga menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' yang diselenggarakan oleh PBB.
Baca: Prabowo Usul ke PBB Adakan Referendum Atasi Perang Rusia-Ukraina
"Indonesia siap untuk memberikan kontribusi unit untuk operasi penjaga perdamaian PBB yang potensial," ucap Prabowo.
Menhan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri acara tersebut, dengan tegas menolak proposal yang ditawarkan Prabowo. "Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," ujarnya. "Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini."
China telah mempresentasikan rencana perdamaiannya sendiri untuk mengakhiri perang, yang daftar proposal tidak jelas tersebut ditanggapi dengan skeptis oleh politisi Uni Eropa. Sementara Beijing mengatakan, usulan itu adalah dari pihak netral dalam konflik. China telah dikritik karena menolak mengutuk invasi Moskow ke Ukraina.
Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutu Barat telah mengirimkan bantuan miliaran dolar dalam bentuk senjata dan bantuan lain ke Ukraina sejak invasi Rusia yang berlangsung pada 2022.
Jakarta yang menyukai diplomasi Non Blok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian. Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan perjalanan ke Kyiv dan Moskow untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin pada tahun lalu.
Namun, proposal Prabowo yang disampaikan di Singapura mendapat kritik keras dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell yang menilai, perdamaian di Ukraina harus dicapai dengan persyaratan yang adil. "Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina", tetapi itu harus menjadi "perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan," kata Borrell menanggapi pidato Prabowo.
Dengan meninggikan suaranya, Prabowo menjawab, "Tanyakan kepada orang Indonesia sudah berapa kali mereka diinvasi. "Pelanggaran kedaulatan tidak hanya terjadi di Eropa."
"Saya mengedepankan rencana resolusi konflik," ucap Prabowo menambahkan. "Saya tidak mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah."
Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.
Ikuti Whatsapp Channel Republika