Anies Ingatkan Cawe-Cawe Jokowi Bukan untuk Penjegalan dan Kriminalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Anies mengaku ada kekhawatiran soal cawe-cawe itu berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang.

Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak sportif. Aspirasi itu juga disampaikan para bakal calon legislatif (caleg).

Baca Juga

"Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar," ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan, setiap orang punya hak sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.

Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.

"Jadi, kami berharap, kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil," ujar Anies.

"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku melakukan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Menurut dia, cawe-cawe Jokowi dalam hal yang positif.

"Beliau sampaikan cawe-cawe untuk hal yang positif. Artinya, pelaksanaan pemilu transparan, terbuka," ujar Pramono di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).