REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia memaparkan perkembangan laporan masyarakat atas nama Brigadir Jenderal Polisk Endar Priantoro terkait proses pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini bukan temuan, juga bukan hasil akhirnya, ini update proses yang memang buat kami di Ombudsman sangat penting untuk menyampaikan dalam konteks keterbukaan informasi," ujar anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Robert mengatakan laporan yang diajukan pada 18 April 2023 itu sedang diperiksa oleh Keasisten Utama VI Ombudsman RI. Dari substansi laporan yang ada, laporan tersebut termasuk bidang kerja Ombudsman RI.
"Ini sekaligus menjawab pertanyaan atau kesanksian dari pihak tertentu yang mengatakan ini bukan pelayanan publik dan bukan juga ranah dari pengawasan Ombudsman. Tentu ini tafsir yang salah," kata dia.
Ombudsman RI, lanjut Robert, telah mengirim surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri pada 11 Mei 2023. Atas surat tersebut, Firli Bahuri menyatakan pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman RI, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mempelajari dan menelaah permintaan tersebut.
"Ini tentu kabar yang baik untuk kami dan memang umumnya juga seperti ini, jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu," ujarnya.
Kemudian, Ombudsman RI melakukan pemanggilan kedua pada 17 Mei 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, yang dalam hal ini sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang menandatangani surat pemberhentian dan penghadapan kembali Endar Priantoro ke instansi asalnya.
"Kemudian pada tanggal 22 Mei (2023), kami mendapatkan surat yang itu bukan isinya klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan, tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan," kata Robert.
Robert menyebut KPK menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ombudsman dan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Ombudsman RI terkait laporan Endar tersebut.
"Intinya adalah KPK, secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan di Ombudsman," ujar dia.
Lebih lanjut, Robert mengatakan lembaganya tidak menjawab surat tersebut dan akan menempuh prosedur sebagaimana standar dan wewenang pada Ombudsman RI.
"Ombudsman sangat serius untuk merespons sikap dari KPK dan kami akan mengajukan proses dengan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kewenangan yang ada di Ombudsman dan akan tetap menjaga adab hubungan antarlembaga," kata Robert.
Brigjen PolisiEndar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.
Sebelumnya, Brigjen Polisi Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Endar kemudian kembali melaporkan pencopotan dirinya ke Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi dan penyalahgunaan wewenang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
