REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan yang tengah digodok pemerintah dan DPR.
Mereka menilai peraturan tersebut akan mengebiri ekosistem pertembakauan nasional sekaligus mematikan hajat hidup para tenaga kerja yang terkait dengan usaha tembakau, terutama para petani.
"Salah satunya ini akan berdampak dari Pasal 154 yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika. Petani tidak akan bisa menanam tembakau karena akan dianggap tanaman ilegal padahal nilai ekonominya sangat tinggi," ujar Juru Bicara KNPK, Moddie Alvianto Wicaksono, dalam keterangannya, Sabtu (27/5/2023).
Menurut dia, ketentuan tersebut tak sepatutnya dimasukkan mengingat tembakau merupakan produk yang legal dikonsumsi, sementara narkotika dan psikotropika merupakan produk ilegal dikonsumsi.
Dia menilai, buruh pabrik kretek dapat terkena PHK secara menyeluruh.
Tak hanya secara substansial, Moddie juga menilai pengaturan soal tembakau yang ada dalam draf RUU Kesehatan bukan hanya berlebihan, tetapi juga tumpang tindih dengan beberapa regulasi yang ada saat ini.
Tumpang tindih yang dimaksud terkait standardisasi kemasan produk tembakau yang termaktub pada pasal 156, termasuk di dalamnya soal peringatan kesehatan.
Moddie mengatakan, ketentuan soal peringatan kesehatan sudah diatur pada PP 109/2012.
Sementara soal standardisasi kemasan dan jumlah batang dalam kemasan sudah diatur dalam PMK 217/2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 39/2007 tentang Cukai.
"Tumpang tindih antarregulasi itu tidak hanya kontraproduktif dengan tujuan pemerintah dalam upaya pemangkasan regulasi, tapi juga dapat mengganggu iklim berusaha di Tanah Air," jelas dia.
Moddie meminta agar pemerintah dan DPR yang tengah menggodok RUU Kesehatan ini mengeluarkan pasal-pasal terkait tembakau dari RUU tersebut. Sebab, dia menilai, imbas dari matinya industri hasil tembakau bukan hanya akan dirasakan oleh pelakunya, melainkan juga bagi pemerintah sendiri.
Baca juga: Mualaf Theresa Corbin, Terpikat dengan Konsep Islam yang Sempurna Tentang Tuhan
Di mana, industri hasil tembakau berkontribusi hingga 10 persen dari penerimaan negara melalui pajak dan cukai atau setara Rp 260 triliun.
Itu belum menghitung dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan rantai industrinya yang imbasnya akan dirasakan oleh jutaan tenaga kerja.
“KNPK menolak RUU Kesehatan karena akan mengancam sekaligus mematikan hajat hidup pelaku industri hasil tembakau. Kami juga mendorong agar pasal terkait pengaturan produk tembakau dalam RUU Kesehatan ini bisa dicabut agar tidak menimbulkan polemik bagi industri hasil tembakau,” ucap Moddie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
