Ahad 21 May 2023 13:24 WIB

Ray Rangkuti: KPU dan Bawaslu tak Berdaya di Hadapan Parpol DPR

KPU dan Bawaslu seperti penyelenggara pemilu rasa parpol.

Direktur Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti mempertanyakan independensi KPU dan Bawaslu. Foto ilustrasi.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Direktur Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti mempertanyakan independensi KPU dan Bawaslu. Foto ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih tidak berdaya di hadapan partai-partai di DPR RI.

Indikasi ini, menurut Ray Rangkuti, terlihat dari KPU tak juga merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan dalam PKPU No 10 Tahun 2023. "Urungnya KPU melakulan revisi karena ditolaknya rencana itu oleh Komisi II DPR,” ungkap Ray Rangkuti, Ahad (21/5/2023).

Selain urung merevisi PKPU No 10/2023, tambah Ray Rangkuti, KPU juga seperti mengabaikan himbauan KPK agar memasukan kembali poin soal kewajiban melaporkan LHKPN bagi para bakal caleg (bacaleg).

Ray Rangkuti menyebut, hal ini terjadi karena KPU sekarang belum sepenuhnya independen dan mandiri dari peserta pemilu. Khususnya dari parpol yang eksis di DPR. "Bukan hanya KPU, Bawaslu juga terlihat mengalami hal yang sama. Sama-sama tidak berdaya di hadapan komisi II dan parpol-parpol parlemen,” kata Ray Rangkuti.

 

Ia khawatir dengan situasi ini. KPU dan Bawaslu terlihat lebih seperti pelayan partai politik parlemen dibandingkan penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen. "Dalam bahasa lain, KPU dan Bawaslu seperti penyelenggara pemilu rasa parpol,” ungkap dia.

KPU dan Bawaslu cenderung mengabaikan berbagai persoalan tahapan pemilu selama tidak dipersoalkan partai politik parlemen. Berbagai ketentuan untuk membuat desain pemilu yang lebih demokratis, transparan dan kanal bagi upaya mencegah penjahat politik masuk ke dalam kekuasaan negara serasa terabaikan.

Bahkan, lanjut Ray Rangkuti, berbagai praktek sosialisasi partai politik perserta pemilu yang mengabaikan etika demokrasi, menciderai etika politik, penuh dengan praktek uang, sama sekali tidak dapat dicegah oleh Bawaslu hanya karena alasan formalistik. Termasuk di dalamnya cawe-cawe presiden dalam mengusung capres untuk pilpres 2024.

"Semua berlangsung tanpa terbendung. KPU dan Bawaslu merasa tak terganggu melihat berbagai prinsip demokrasi itu terlindas oleh perilaku partai, bacaleg maupun capres. Sekalipun berbagai kritik publik begitu luas atasnya, mereka cukup menjawabnya dengan alasan formil,” ungkap Ray Rangkuti.

Melihat hal ini, Ray khawatir tentang kemandirian, independensi maupun keberanian KPU dan Bawaslu. Absennya kemandirin dan keberanian itu, menurut dia, akan berpotensi menimbulkan berbagai kekisruhan. Khususnya saat berbagai kepentingan parpol mulai saling berbenturan. "Penting untuk mengingatkan KPU dan Bawaslu agar segera tegak  berdiri dengan sikap independen dan mandirnya,” kata Ray Rangkuti.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement