REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan Pilpres 2024 bukan hanya menjadi ajang pertarungan antar capres dan partai politik. Jauh lebih besar dari itu, menurut Najmuddin adalah pertarungan antar oligarki yang ingin terus mengatur presiden dan partai politik dalam penyelenggaraan negara.
"Kontestasi politik tahun 2024, bukan sekedar pertarungan antar partai koalisi dan antar Capres, namun jauh lebih dahsyat. Artinya pertarungan di Pilpres adalah pertarungan antar Oligarki," kata Najmuddin, Sabtu (20/5/2023).
Najmuddin melihat ada dua macam oligarki yang saat ini ikut campur dalam Pilpres. Yakni oligarki yang memiliki nasional dan oligarki yang mengutamakan kepentingan bisnis semata. Oligarki yang mementingkan bisnis ini menurut Najmuddin akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan capres dalam Pilpres tahun 2024. Salah satu cara oligarki jahat ini lanjut Najmuddin adalah dengan memecah belah bangsa dengan meniupkan isu-isu sensitif melalui kekuatan buzzer yang mereka biayai.
"Sebab oligarki ini sangat merusak nilai-nilai Pancasila yang menjadi way of life bangsa Indonesia. Jangan biarkan oligarki jahat ini mengatur Parpol koalisi dan Capres," ujar Najmuddin.
Ia kemudian meminta kepada pimpinan parpol pengusung dan capres yang ikut kontestasi agar mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Pimpinan parpol menurut Najmuddin harus belajar dari momen Pemilu 2014 dan 2019 di mana Pemilu mengakibatkan perpecahan.