REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk itu, melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2023, Kiai Ma'ruf meminta agar RKP Tahun 2024 harus mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"RKP Tahun 2024 harus mampu menjawab, bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada setiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan," ujar Kiai Ma'ruf saat memberikan arahan pada Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020 - 2050, di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).
Kiai Ma'ruf pun mengatakan, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesa yakni Pemilu serentak, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), bonus demografi, dan triple planetary crisis (krisis akibat perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati). Karenanya, seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah agar menjadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan.
Kemudian, Wapres meminta agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP."Sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Kedua, Kiai Ma'ruf meminta agar kesiapan pelaksanaan Major Project dan Proyek Strategis Nasional terus dipastikan, sehingga dapat terlaksana sesuai rencana dan akuntabel."Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat," katanya.
Dalam arahan ketiganya, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini juga meminta agar RKP yang dirumuskan memuat target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir.
"Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan, sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya," katanya.
Dalam musrenbangbas kali ini, tema yang diangkat yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapennas Suharso Monoarfa sebelumnya menuturkan, rancangan awal RKP 2024 telah menetapkan target sasaran pembangunan yang perlu menjadi perhatian.
"Pada tahun 2024, kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para Non-State Actor," ujar Suharso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
