REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut reshuffle atau perombakan kabinet bisa dilakukan terhadap menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem. Meski begitu, Jokowi tak menyebut kapan reshuffle akan dilakukan. "Ya bisa saja (reshuffle)," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan setelah Partai Nasdem tak ikut diundang di pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta.
Saat ditanya apakah akan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam waktu dekat? Jokowi mengaku belum ada rencana. Ia juga mengaku hubungannya dengan Surya Paloh saat ini biasa saja. "Belum ada (rencana)," ujarnya.
Saat ini diketahui ada tiga menteri dari Partai Nasdem yang duduk di kursi kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak mengundang ketua umum Partai Nasdem dalam pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Selasa (2/5) malam.
Ia menjelaskan, alasan Nasdem tak turut diundang dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Sementara pertemuan tersebut merupakan pertemuan gabungan partai politik yang ingin membangun kerja sama politik.
"Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Ia mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait strategi besar yang akan disiapkan bersama. Sehingga koalisi lain tidak bisa ikut diundang. "Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu," kata dia.
Jokowi menilai, dalam politik hal itu merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai seorang pejabat publik, melainkan juga pejabat politik. "Jadi, biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu... (angkat tangan)," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengaku membahas terkait pembentukan koalisi besar. Jokowi mengatakan, pembahasan dengan enam ketum parpol kemarin utamanya membahas terkait politik negara ke depan dan juga tantangannya.
Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, dipercaya rakyat, dan dunia internasional. "(Koalisi besar) semua dibicarakan, tidak hanya itu saja. Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
