REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascasarjana Magister Teknik Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan dan Wilayah (KPPW) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menghadirkan dua dosen praktisi dari kalangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan riil pasar kerja, Sabtu (6/5/2023). Kedua praktisi pejabat negara tersebut adalah staf ahli Kementerian PUPR Dr Dadang Rukmana dan Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dr Robert Simbolon.
Dr Dadang Rukmana merupakan dosen praktisi untuk mata kuliah kebijakan publik dan Dr Robert Simbolon merupakan dosen praktisi mata kuliah peran strategis masyarakat dalam pembangunan. Keduanya melengkapi perkuliahan yang disampaikan dosen tetap dua mata kuliah tersebut, yakni Dr Kasman dan Dr Susetya Herawati.
"Dengan hadirnya dosen praktisi pada prodi KPPW Unkris ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada mahasiswa tentang pasar kerja, peluang karier, dan pengembangan profesi," ujar Dr Susetya Herawati dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (8/5/2023).
Selain itu, lanjut Dr Herawati, kegiatan ini juga menjadi upaya prodi KPPW Unkris untuk menerapkan pembelajaran dengan pendekatan yang lebih aplikatif. "Sehingga mahasiswa mendapatkan update terkini terkait perkembangan ilmu dan wawasan yang bersumber langsung dari para ahlinya."
Dalam materi yang disampaikan, Dr Dadang mengajak para mahasiswa untuk memahami terlebih dahulu apa itu kebijakan publik dan prinsip-prinsipnya. Ini penting untuk bisa membuat analisis kebijakan publik dan ruang lingkupnya.
“Ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri meliputi manajemen kebijakan publik, dinamika proses kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, pelaksanaan pengendalian kebijakan publik, dan evaluasi kinerja kebijakan publik,” kata Dr Dadang.
Sementara, Dr Robert Simbolon dalam materinya tentang peran strategis masyarakat dalam pembangunan menjelaskan, terdapat tiga perspektif dan isu sentral terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni isu demokrasi, isu pertumbuhan dan keberlanjutan, serta isu kesetaraan atau kesamaan.
Menurut Dr Robert, peran atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dari prinsip demokratis. Salah satu bagiannya adalah public control. “Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi,” jelasnya.
Azas keterbukaan (openness), lanjut Dr Robert, mengandung sekurang-kurangnya lima unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat bisa terjadi, yakni hak untuk mengetahui, hak untuk memikirkan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, dan hak untuk mengawasi.
Adapun urgensi partisipasi masyarakat, menurut Dr Robert, ada tiga. Pertama untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
Kedua, sambung Dr Robert, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek atau program pembangunan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. "Masyarakat akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program atau proyek yang dimaksud."
Ketiga, lanjut Dr Robert, untuk mendorong tumbuhnya partisipasi umum sebagai salah satu bentuk hak demokrasi, di mana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. "Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika