REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla atau JK. Usai pertemuan tersebut, ia menyampaikan setidaknya dua pesan kepada partai berlambang pohon beringin itu.
Pertama, agar Partai Golkar tak melupakan pentingnya mendulang suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024. "Kedua ini adalah efeknya kepada kepemimpinan nasional, tapi juga Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar. Itu arahnya kira-kira," ujar JK di kediamannya, Jakarta, Kamis (4/5/2023) malam.
Sebagai mantan ketua umum Partai Golkar, JK mengaku memiliki frekuensi yang sama dengan Airlangga. Karenanya, komunikasi harus tetap terjalin demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Tetap dalam prinsip-prinsip kemajuan, ya itu yang kita bicarakan dengan baik. Karena itu memang prinsip kita sejak dulu seperti itu. Saya kira itu malam ini," ujar JK.
Kedatangan Airlangga ke kediaman JK tersebut dalam rangka silaturahim dan meminta saran kepada mantan ketua umum Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, ia juga menyampaikan perkembangan terkait wacana pembentukan koalisi besar.
"Tentu saya sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai, Pak JK sebagai senior dan juga (saya) Ketua Umum Partai Golkar wajib buat saya menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar," ujar Airlangga.
"Ya kami bicara secara global, karena juga acara kekeluargaan jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut," sambung Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Diketahui, Airlangga mengisyaratkan partai Golkar saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar. Khususnya dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024.
"Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham.
"Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearance, harus punya dana, kan gitu, baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
