REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui memang tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Pertemuan di gelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023) malam.
"Ya memang gak diundang," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menjelaskan alasan Nasdem tak turut diundang dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Sementara pertemuan tersebut merupakan pertemuan gabungan partai politik yang ingin membangun kerja sama politik.
"Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi
Menurutnya, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait strategi besar yang akan disiapkan bersama. Sehingga, koalisi lain tidak bisa ikut diundang.
"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masak yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu,\" tambah dia.
Jokowi menilai, dalam politik hal itu merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai seorang pejabat publik, namun juga pejabat politik.
"Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu... (angkat tangan)," jelas Jokowi.
Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga dibahas terkait pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres, Jokowi tak membantahnya. Ia mengatakan terdapat banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hingga sekitar tiga jam itu.
"Yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam lho. Banyak sekali," ujar Jokowi.
Selain membahas soal pencapresan Ganjar, Jokowi juga mengaku membahas terkait pembentukan koalisi besar. Jokowi mengatakan, pembahasan dengan enam ketum parpol kemarin utamanya membahas terkait politik negara ke depan dan juga tantangannya.
Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, dipercaya rakyat dan juga dunia internasional.
"(Koalisi besar) Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja. Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintahan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam membahas mengenai tantangan dan juga capaian pembangunan serta ekonomi nasional.
"Silaturahmi halal bihalal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan itu di bahas tadi," kata Airlangga usai pertemuan.
Ia pun menekankan bahwa pertemuan ini membahas masalah perekonomian ke depan. Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah sering menyampaikan terkait tantangan middle income trap.
"Kita punya pemahaman yang sama enam partai yang bertemu presiden hari ini," ujarnya.
Airlangga mengatakan, dalam pertemuan ini juga tidak dibahas mengenai politik maupun Pemilu 2024. Yang dibahas Jokowi bersama enam ketum parpol hanyalah masalah pembangunan.
"Kita bicara konten bicara isi pembangunan jadi kalau masalah itu masing-masing partai. Ya tadi kita membahas yang tadi saya sebut. Bahkan Pak Imin mendukung masalah stunting. Itu kita bahas," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika