REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) masih menjadi pihak yang getol mendorong terbentuknya koalisi besar atau disebut mereka adalah koalisi kebangsaan. Salah satu alasannya adalah potensi untuk memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lebih besar.
"Paslon yang diusung memiliki potensi besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Termasuk pergerakan di lapangan menjadi lebih efektif dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan politik rakyat," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi lewat keterangannya, Kamis (4/5/2023).
PAN, kata ia, menyambut gembira jika wacana pembentukan koalisi besar dapat segera terealisasi. Koalisi besar akan melebur Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). "PAN senang dan gembira jika rencana koalisi besar yang disebut koalisi kebangsaan dapat terwujud," ujar Viva.
Kendati demikian, sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda meminta agar KKIR bersama Partai Gerindra tak dikait-kaitkan dengan wacana pembentukan koalisi besar. Apalagi, wacana tersebut digaungkan oleh Partai Golkar dan PAN yang tergabung di KIB.
"Jadi koalisi besar itu sampai hari ini belum pernah di internal PKB, di internal koalisi PKB-Gerindra juga belum. Belum ada bahasan sama sekali soal itu," ujar Huda kepada wartawan.
Ia melihat, wacana koalisi besar tersebut hanyalah kemauan dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Mengingat, PAN adalah tuan rumah silaturahim nasional yang mengundang lima ketua umum partai dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu proposalnya pak Zul kelihatannya, karena faktanya sampai hari ini kita belum dapat konfirmasi apapun tentang rencana Pak Presiden itu," ujar Huda.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa wacana pembentukan koalisi besar adalah sesuatu yang bagus. Namun ia melihat bahwa realisasinya akan membutuhkan waktu yang lama, karena harus menyamakan pandangan dari banyak pimpinan partai politik.
Sedangkan partai politik tentu memiliki otoritasnya sendiri dalam menentukan nasibnya pada Pilpres 2024. Apalagi waktu menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin dekat.
"Masalahnya, timing dan waktu yang diberikan dalam proses capres ini tidak bisa berlama-lama. Jadi akhirnya kadang-kadang yasudah kita menghormati pilihan dan keputusan partai masing-masing," ujar Muzani di depan kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (28/4) malam.
Jika koalisi besar tersebut memang bisa diterima oleh para pimpinan partai politik, tentu hal tersebut patut disyukuri. Namun, ia menilai setiap partai politik juga memiliki pertimbangan dalam menerima atau tidaknya wacana tersebut.
"Parpol itu punya otonomi dan rumah tangganya masing-masing, sehingga gagasan-gagasan yang besar itu kadang-kadang perlu kesabaran," ujar Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
