REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua berharap Presden Joko Widodo dapat membentuk tim pembebasan pilot Susi Airagar mereka mengedepankan upaya persuasif karena melibatkan elemen masyarakat dan instansi lokal.
Kepala Perwakilan Komas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey di Jayapura, Kamis, mengatakan tim-tim yang dibentuk nantinya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak agar proses pembebasan bisa lebih cepat.
"Kami mendorong pembentukan tim dalam rangka melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air, serta bagaimana menghentikan siklus kekerasan yang ada di Papua," katanya.
Menurut Frits, tim yang dibentuk tersebut nantinya lebih representatif yang memiliki otoritas sehingga melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi.
"Penyanderaan pilot sudah dua bulan lebih namun hingga kini belum menemui titik terang yang mengakibatkan adanya korban jiwa sehingga sangat penting pembentukan tim tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda guna membahas pendekatan-pendekatan persuasif seperti apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan kekerasan lagi.
"Pada situasi seperti ini yang paling bertanggung jawab, adalah negara. Negara diwakili oleh pemerintah karena itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan kasus tersebut harus mengedepankan upaya persuasif," katanya lagi.
Dia menambahkan pesan dari KKB kepada Komnas HAM Papua dalam video yang telah beredar terkait permintaan untuk penarikan TNI-Polri dari Bumi Cenderawasih.
"Selain itu KKB bersedia membebaskan pilot Philips melalui jalur diplomasi, sehingga kami meminta agar dalam operasi pembebasan pilot diutamakan negosiasi," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika