REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) berharap perwakilannya diusung menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang didukung koalisi besar dalam pemilu 2024. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kemaslahatan masing-masing partai dan koalisi dalam pesta demokrasi tersebut.
“PPP berharap agar diberikan kesempatan,” ujar Plt Ketua Umum PPP Mardiono di DPP PPP Jakarta, Rabu (19/4).
PPP dulu juga pernah diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi wapres. Yakni salah satu kader terbaiknya Hamzah Haz.
“Tentu semua berharap agar semua ide gagasan perjuangan-perjuangan politik terimplementasikan oleh pelaksana-pelaksana yang akan mengeksekusi dari gagasan-gagasan itu,” kata Mardiono.
Tak cuma PPP, Partai Golkar juga setuju apabila KIB mendapat jatah capres atau cawapres dalam Koalisi Besar nantinya.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji ingin, Ketua Umumnya, Airlangga Hartato dipertimbangkan untuk menjadi capres dalam Koalisi Besar.
“Sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar wakil ketua Komisi VI DPR RI itu.
Pihaknya berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan.
Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.
"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegas Sarmuji.
Sarmuji juga setuju pilihan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat.
KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar. Hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar.
Sebelumnya, Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menilai, wacana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud. Sebab, didukung mesin partai yang kuat.
Menurut dia, KIB perlu mendorong kader internal untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar.
"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan, Selasa (18/4).
Rekomendasi capres atau cawapres dari KIB mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika