REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan desa menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Ridwan Kamil dalam tema Kuliah Umum "Kemakmuran untuk Semua: Upaya Pembangunan Desa Di Jawa Barat untuk Pemerataan Kesejahteraan" itu mengemukakan tercatat hampir ada 5.312 desa di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta, dimana 39,8 juta diantaranya merupakan populasi yang tinggal di desa.
Sebagai pembicara kuliah umum, Ridwan Kamil menyampaikan kepemimpinan dengan modal personalitas dan kapasitas, berperan dalam memajukan desa.
Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinannya, Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal. "Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai 'zeroing underdeveloped village di provinsi kami," ujarnya dalam kuliah umum Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Menurut dia, tantangan Jawa Barat adalah mayoritas sumber daya manusianya tinggal di desa. Banyak dari penduduknya menganggap kehidupan di kota lebih baik ketimbang di desa.
Ia menyadari bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembangunan desa. Selama lima tahun pemerintahannya sebagai gubernur, berbagai upaya dan anggaran signifikan telah dialihkan ke desa untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat.
"Maka, program-program di desa Jawa Barat ingin mengembalikan itu, dengan cara berinovasi. Ada sebelas program, mulai dari pendidikan, mendigitalisasi produksi-produksi pertanian, membuat petani milenial, bikin sekolah perempuan, dan mengajak alumni ikut patriot desa kembali ke desa, itu cara-cara Jawa Barat, sehingga hasilnya seribu desa miskin ini hilang dalam empat tahun," kata Ridwan Kamil.
Lebih lanjut, ia mengatakan hampir 60 persen industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat, sehingga perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja industri di daerah tersebut.
Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor industri memiliki kontribusi terbesar dan menduduki peringkat pertama, disusul oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi Jawa Barat untuk menyerap tenaga kerja guna menekan kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.
Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) menunjuk Gubernur Jawa Barat Moch. Ridwan Kamil sebagai Distinguished Fellow dari Februari hingga Juni 2023.
BOSF adalah program thought leadership yang bertujuan menghasilkan pendekatan inovasi yang efektif untuk memecahkan isu atau permasalahan pada sektor publik dan swasta di Indonesia.
Diselenggarakan melalui kerja sama dengan Sampoerna University (SU), School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan Blue Ocean Global Network, BOSF menjalankan program fellowship ini selama lima bulan guna berbagi inovasi dan pemecahan masalah yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia, salah satunya pembangunan desa.
Sebagai mitra dari BOSF di Indonesia, President of Sampoerna University Dr Marshall Schott menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan kolaborasi strategis bagi Sampoerna University guna meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya membangun Indonesia dari desa, sehingga tidak hanya terlarut dalam hiruk pikuk kehidupan urban dan melupakan masyarakat desa.
"Sampoerna University sangat senang dapat bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) dan Blue Ocean Group Network dari Singapura untuk menjadi tuan rumah program Blue Ocean Strategy Fellowship. Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik," ucap Marshall.
CEO School of Government and Public Policy (SGPP), Ony Avrianto Jamhari menyampaikan SGPP memiliki misi untuk melatih para pemimpin publik di masa depan yang mampu memecahkan masalah publik yang paling menantang dan meningkatkan peluang menghasilkan hasil kebijakan yang diinginkan.
"BOSF dapat dijadikan sebagai model pembelajaran good practices atau praktik-praktik terbaik dan tidak baik di sebuah lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Para pemangku kepentingan dapat menggunakan metode ini dalam mengambil keputusan," ucapnya.
Kuliah Umum ini juga dilanjutkan dengan sesi Diskusi Panel yang diisi oleh Distinguished Fellow Moch. Ridwan Kamil, Dosen Fakultas Teknik dan Teknologi Sampoerna University Profesor Teddy Mantoro, serta Anggota DPR RI Komisi XI Puteri Anetta Komaruddin.
Diskusi panel ini membahas topik besar yang sama, yaitu bagaimana pembangunan desa menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika