REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mendukung wacana pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia memastikan bahwa partainya tak akan meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Kita kan juga tidak bisa meninggalkan partai-partai yang lain yang sudah bersama dengan kita dari sejak awal, kan ada PAN, PPP, ya kan. Kalau di KIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) nya kan ada PKB kan, tidak bisa ditinggal," ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Koalisi besar diwacanakan untuk melebur KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jelasnya, komunikasi akan terus terjalin untuk mewujudkan koalisi tersebut.
"Makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi," ujar Ace.
Saat ini, sudah ada kesamaan pandangan antara Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP terkait wacana koalisi besar. Kelimanya juga masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto baru saja menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu yang dibahas adalah peluang pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentu ke depan akan semakin banyak koalisi partai yang bisa menyamakan persepsi, menyamakan ideologi, menyamakan visi, dan misi ke depan. Itu akan lebih baik dalam memproses peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, koalisi besar merupakan hal yang perlu didukung dalam menghadirkan pembangunan jangka panjang. Khususnya dalam melanjutkan program dan kebijakan Jokowi.
"Tentu visi ini menjadi penting untuk dibahas juga oleh koalisi besar, karena ini akan segera masuk ke DPR, periodesasinya adalah di masa sidang ini sampai bulan September. Diharapkan para calon presiden nanti bisa mengacu pada RPJP yang baru," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika