REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Muhadjir menilai, pemerintah daerah di wilayah setempat telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara intensif guna menangani kedua isu prioritas tersebut. "Kemenko PMK terus mengingatkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam menekan kedua isu prioritas tersebut," kata eks rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi wilayah ke-23 dan 24 yang disisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah dengan angka stunting paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.
Hal tersebut terjadi karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
"Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan puskesmas, puskemas pembantu, dan polindes (pondok bersalin desa) untuk memenuhi standar kesehatan," ucap Yosias.
Adapun Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting paling rendah, yakni 22,8 persen. Sedangkan rata-rata nasional 21,6 persen pada 2022. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan program untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen. Pada tahun 2021 sebesar 26,2 persen.
Pada saat bersamaan, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan pada 2021 dari sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen pada 2022. Hal yang sama juga dialami Provinsi Papua Barat Daya, yaitu angka kemiskinan esktremnya turun dari 9,05 persen menjadi 7,37 persen.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem menurun dari 14,86 persen pada 2021 menjadi 12,09 persen pada tahun lalu. "Upaya kami dalam mengintervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini yaitu baik pemerintah maupun swasta saling berkomunikasi dalam membangun koordinasi yang intens," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong, Suroso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
