REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran pembangunan ibu kota negara melonjak hingga Rp 30 triliun. Adapun pagu anggaran ibu kota baru pada 2023 sebesar Rp 23 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan naiknya anggaran ibu kota baru disebabkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun. Adanya tambahan ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin meminta persiapan tanah bagi para investor.

“Tambahannya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 - Rp8 triliun. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan," ujarnya saat media briefing, Selasa (21/3/2023).

Menurutnya tambahan anggaran akan digunakan pembebasan lahan bagi para pengembang atau investor ibu kota negara.  “Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah bagi investor dipersiapkan," ucapnya.

Kendati demikian, Isa menegaskan rencana tambahan anggaran itu belum diputuskan secara resmi. Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan masih menimbang dan mengkalkulasi untuk menentukan apakah tambahan anggaran itu cukup atau masih perlu ditambah. "Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa tidak, belum final," jelasnya.

Pada November 2022, Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan anggaran terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya minat investasi dari swasta ibu kota negara meningkat 25 kali lipat.

Adapun minat investasi ibu kota negara melonjak 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan ketika masa sosialisasi, menjadi 965 hektar dari 38 hektar. Minat dari swasta ini mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.

Investasi dari fasilitas pendidikan ibu kota negara di kawasan zona 1B sebesar 41 hektar, kesehatan seluas 29 hektar, perumahan 145 hektare pada kawasan zona 1A dan 1B, dan perkantoran (jasa dan komersial) seluas 14,4 hektare. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika