Menanggapi hal tersebut, Staf khusus Wakil Presiden untuk pengentasan kemiskinan, Gatot Prio Utomo, mengatakan, ada berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dia menjelaskan, peningkatan itu karena faktor kesejahteraan yang dinamis dan dipengaruhi ekonomi makro.
“Peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta selain disebabkan oleh kondisi makro yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kenaikan harga pangan, juga terkait dengan ruang perbaikan kebijakan yang masih cukup besar,” kata Gatot.
Dia menjelaskan, kerja sama pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk mendorong konvergensi program yang ada. Meskipun, diakuinya kerja sama antara pusat dan daerah sejauh ini sudah dilakukan dengan intensif.
“Bidang kerja sama yang telah dilakukan meliputi upaya perbaikan data penyasaran, termasuk data untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan komplementaritas bantuan sosial pusat dan DKI,” ucap dia.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan, peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta itu, seiring dengan peningkatan 14 provinsi lainnya di Indonesia.
Namun demikian, secara nasional, kemiskinan ekstrem menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Secara nasional memang turun, dari 2,14 persen tahun lalu menjadi 2,04 persen 2022,” kata Suprayoga.
Dia melanjutkan, peningkatan miskin ekstrem di Jakarta Utara sebenarnya sudah mendekati nol persen. Sehingga, meski ada peningkatan, disebut dia masih dalam tahap bisa diatasi.
Ditanya faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, jelas dia, karena alasan yang multifaktor. “Barangkali karena dipengaruhi unsur pelayanan, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan pekerjaan dan sebagainya. Memang di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu kan yang dianggap mengalami kesulitan-kesulitan itu,” ucap dia.
Oleh sebab itu, pihaknya berjanji menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jakarta dan provinsi lainnya dengan tiga langkah. Pertama, pengurangan pengeluaran melalui bantuan sosial dan bantuan lainnya. Kedua, dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke permodalan dan pelatihan UMKM.
“Terakhir pengurangan pengatasan kantong-kantong kemiskinan dan itu terkait infrastruktur, aksesbilitas hingga perekonomian rendah. DKI ini menjadi tanggung jawab Pemprov DKI juga,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
