REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan, hingga saat ini belum ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menyampaikan hal itu ketika menyosialisasikan empat pilar kebangsaan dalam acara peringatan sembilan tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan GBK Senayan, Jakarta, Ahad (19/3/2023).
Bambang Soesatyo awalnya meminta perangkat desa maupun kepala desa yang hadir untuk berteriak sesuai arahannya. "Kalau saya pekikkan siapa kita, jawab Indonesia. Kalau saya teriakan Jokowi, jawab Presiden," ujarnya.
Ribuan perangkat desa yang hadir menuruti. Mereka serentak menyebut nama Jokowi.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mengatakan, ia meminta perangkat desa yang hadir berteriak seperti itu karena dirinya menilai kepemimpinan Jokowi sangat baik. Bahkan, belum ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden kita, Pak Jokowi," kata dia.
Bamsoet mengatakan, tanpa Jokowi, mungkin perhatian pemerintah terhadap desa akan sangat minim. Ia pun berharap ke depan perhatian pemerintah terhadap desa terus meningkat.
"Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Mau APBN 10 persen ke desa? Mau 15 Januari ulang tahun desa?" kata Bamsoet, lalu disambut teriakan "setuju" dari ribuan perangkat desa yang hadir.
Acara peringatan sembilan tahun Undang-Undang Desa bertajuk 'Membangun Indonesia dari Desa' ini digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Mereka memperingati UU Desa yang disahkan menjadi undang-undang pada 15 Januari 2014 lalu.
Sejumlah pejabat tinggi negara diagendakan hadir dan berbicara dalam acara ini. Selain Bamseot, akan hadir Presiden Jokowi, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat DPP Apdesi Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam acara ini, penyelenggara berencana bakal menetapkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Mereka menilai Pemerintahan Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa.
Di sisi lain, mereka meminta Presiden Jokowi menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta aturan turunan UU Desa dievaluasi dan turut meminta agar anggaran Dana Desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN.
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, atau 2,3 persen dari total APBN. Setiap desa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp 1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
