REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua DPP PDIP, Puan Maharani buka suara terkait wacana dipasangkannya nama Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
"Ya kita tunggu nanti keputusan dari ketua umum," kata Puan ketika ditemui usai meresmikan Graha Bung Karno di Klaten, Sabtu (18/3/2023).
Ditanya apakah Puan khawatir dengan berhembusnya wacana duet antara Prabowo-Ganjar, ia hanya mengatakan untuk bersabar. Sebab, keputusan ada di ketua umum. "(Tidak khawatir?) Sabar, nunggu ketua umum," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menanggapi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditemani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia memaknai hal tersebut sebagai bagian kerja pemerintah untuk menyukseskan program kemandirian pangan nasional.
Program tersebut dinilai PDIP sangat penting. Sebab sebagian dari bahan pangan masyarakat saat ini berasal dari impor, padahal semua negara saat ini berkepentingan untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing.
"Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo terkait peninjauan lapangan untuk program kemandirian pangan dilakukan di Jawa Tengah, otomatis Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Jadi kami tidak mau berpikiran lebih jauh menyangkut soal Pilpres 2024," ujar Said lewat keterangannya, Jumat (10/3/2023).
Agenda strategis saat ini, kata Said, adalah mengamankan kebutuhan pasokan pangan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. DPR juga memberikan dukungan anggaran ketahanan pangan yang sangat besar pada tahun ini sebesar Rp 104,2 triliun.
"Anggaran besar ini harus membuahkan hasil, sehingga kita bisa mengurangi kebutuhan pangan nasional melalui kegiatan impor pangan. Kami sangat mengapresiasi perhatian presiden dan para menterinya atas program ini, termasuk sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ini," ujar Said,
"Jika sekadar politis dan pertanda, sesungguhnya bisa di Jakarta saja tidak perlu jauh sampai ke Kebumen," sambung Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika