Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patraniaga untuk menyelesaikan perluasan zona penyangga (buffer zone) antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk dalam kurun waktu tiga bulan.
"Komisi VI mendukung penuh perluasan buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Saya minta persoalan ini selesai dalam tiga bulan," kata Andre dikutip Antara dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan demi memastikan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang. Ia berpendapat dengan perluasan buffer zone, jatuhnya banyak korban seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023), dapat dihindari.
Lebih lanjut, Andre mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan buffer zone di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
"Saya mendengar Plt. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah pernah mengusulkan adanya buffer zone selebar 50 meter antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga. Di forum rapat resmi ini, saya meminta Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebutuhan buffer zone itu," kata dia.
Beda pendapat
Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para pejabat terkait menyusul insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara yang menewaskan belasan warga. Jika Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap relokasi Depo Pertamina Plumpang, Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Pandjaitan justru menilai warga yang tinggal di dekat depo yang seharusnya dipindah.
"Logikanya jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat dulu masih kosong dan ada buffer zone itu tidak ada kejadian. Orang yang justru tidak berhak tinggal di area itu yang perlu dipindah," ujar Luhut berbicara di Pushidrosal AL, Senin (7/3/2023).
Menurut Luhut, justru warga lah yang secara ilegal menempati area buffer zone Pertamina. Lahan kosong yang semestinya menjadi zona aman operasi, kata Luhut, malah dimanfaatkan oleh warga.
Sebelumnya, saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Sabtu (4/3/2023), Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan perlunya penataan kawasan Depo Pertamina Plumpang menjadi prioritas. Ma'ruf berharap nantinya Depo Pertamina ini direlokasi dan berada di wilayah yang aman pemukiman serta tidak membahayakan masyarakat.
"Saya berharap supaya Depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah Pelabuhan, di Daerah Pelindo. Dan daerah ini nanti supaya lebih teratur lebih baik, aman dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah Ibu kota," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya.
Ma'ruf melanjutkan, hal ini juga berlaku bagi Depo Pertamina di wilayah lainnya. Dia menegaskan, Depo Pertamina harus berada di lokasi yang tidak dekat dengan pemukiman.
"Saya kira hal yang bisa menimbulkan dampak seperti ini akan dievaluasi," ujarnya.
Pada Senin (6/3/2023), Erick Thohir mengungkapkan Pertamina siap memindahkan Terminal BBM Plumpang di Koja, Jakarta Utara ke tanah milik Pelindo. "Kami sudah rapat bahwa TBBM (Plumpang) akan kita pindahkan ke tanah milik Pelindo," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelindo di mana lahannya akan siap dibangun akhir 2024. "Pembangunannya membutuhkan waktu 2 - 2,5 tahun, artinya masih ada waktu sekitar 3,5 tahun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
