REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan saat ini. Saat kebijakan-kebijakan tersebut tak memprioritaskan rakyatnya dengan alasan untuk membuka keran investasi untuk Indonesia.
"Jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya," ujar AHY dalam pidato politiknya, Selasa (14/3).
Sayangnya, sektor wong cilik ini justru kurang mendapat perhatian pemerintah Bahkan, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang bersinggungan dengan kebutuhan pangan masyarakat sangat minim.
Tahun ini saja, anggaran untuk Kementan hanya sebesar Rp 15 triliun. Angka tersebut setara dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor pertanian pada 2014.
"Salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi. Termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar AHY.
Di samping itu, pengelolaan pajak juga belum dilakukan dengan baik, ditambah dengan terungkapnya kasus-kasus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, pemerintah tetap fokus pada proyek-proyek mercusuarnya.
"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY.
Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi pemerintah dengan utang. Hal tersebut semakin miris ketika dalam delapan tahun terakhir, kenaikan utang pemeritnah mencapai tiga kali lipat.
"Kini kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
