REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta peran pemerintah daerah untuk mendaftarkan penduduk rentan di wilayahnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program JKN KIS telah terbukti mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
"Saya meminta Pemda dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar," kata Ma'ruf saat memberi keynote speech pada acara penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah daerah di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Hal ini sebagai dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dengan terus memperluas cakupan kepesertaan program JKN. Saat ini kepesertaan Program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa atau sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia.
Sedangkan sesuai target RPJMN Tahun 2020-2024 kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperluas minimal 98 persen. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya terdaftar di JKN.
Selain aktif mendaftarkan, Ma'ruf juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali.
"Serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN," katanya.
Ma'ruf berpesan kepada Pemda bersinergi dengan BPJS Kesehatan mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan Program JKN melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.
Tak hanya itu, Ma'ruf meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.
“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” katanya
Menutup sambutannya, Wapres berpesan, agar kualitas Program JKN dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelayanan kesehatan di Indonesia dapat semakin baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika