REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan agar tidak menggunakan strategi polarisasi di Pemilu 2024. Namun demikian, kata Ma'ruf, indikasi polarisasi ini sudah mulai muncul saat ini melalui penggunaan politik identitas.

"Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi," ujar Ma'ruf dalam sambutannya pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).

Karena itu, Ma'ruf meminta agar polarisasi menggunakan politik identitas di rumah ibadah, lembaga pendidikan dan simbol-simbol keagamaan ini segera dicegah. Menurut Ma'ruf, hal ini penting agar tidak semakin berlanjut dan memecah belah masyarakat.

"Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye, pesantren-pesantren, nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi," ujarnya.

Ma'ruf mengingatkan untuk tidak mengulang pengalaman buruk pada Pemilu 2019 lalu dimana politik identitas mengemuka dan menyebabkan pembelahan di masyarakat.

Karena itu, Ma'ruf mendorong narasi tidak menggunakan politik identitas ini terus didorong dalam setiap kesempatan kepada partai politik maupun peserta Pemilu. Ma'ruf pun mengapresiasi penyelenggaraan Dialog kebangsaan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang.

"Karena itu sejak jauh-jauh hari seperti acara dialog kebangsaan seperti ini, kemudian juga tentu sosialisasi, terus dilakukan supaya tidak terulang, dan diingatkan terus tidak menggunakan politik identitas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika