REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengkritik prinsip keadilan dalam hukum yang tak lagi diperankan secara baik. Saat hukum seakan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan saja.

Dalam pidatonya di Silaturahmi Nasional (Silatnas) ketiga Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, ia bahkan menyindir percumanya belajar hukum. Karena pada saat yang bersamaan, lebih menentukan orang yang memiliki kuasa ketimbang ilmu hukum yang sudah dicari 

"Boleh percaya atau tidak, satu teman yang berkuasa jauh lebih menentukan daripada 1.000 literatur yang kita baca selama 10 tahun dalam menyelesaikan perkara. Ini yang kita hadapi, suka atau tidak suka," ujar Surya Paloh dalam pidatonya di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Suka tidak suka, jelas Surya Paloh, hal tersebut tengah terjadi dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. Saat banyak pihak mengesampingkan nalar dan berhadapan dengan kondisi objektif.

"Untuk apa kau baca nalar itu, referensi begitu banyak, kau cuma perlu memukul-mukul bahunya saja. Nah kita di sinilah istilahnya dalam perjalanan kehidupan dialektika dan romantikanya kehidupan ini," ujar Surya Paloh.

Menurutnya, hukum tidak bisa berdiri sendiri lewat pasal demi pasal saja. Namun, perlu ada ikhtiar di dalamnya untuk membawa perjuangan untuk menghasillan keadilan yang baik.

"Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, tapi kita berhadapan dengan realita yang ada," ujar Surya Paloh.

"Jelas bagi negara kita agar prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan kita, status sosial kita," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika