REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program normalisasi Sungai Ciliwung yang membentang di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, hingga kini belum rampung. Di lapangan, masih banyak ditemukan kendala akibat masalah pembebasan lahan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui, masih ada beberapa titik yang belum bisa dikerjakan karena status tanah belum dilepas pemiliknya. Karena itu, tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membeli tanah tersebut.
"Ya kan masih ada beberapa area-area yang belum dibebaskan karena status tanah. Kemarin Pak Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sudah menyampaikan akan diteliti dan membantu DKI Jakarta untuk meningkatkan status tanah itu," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (22/2/2023).
Heru mengaku, menunggu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto untuk bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung pada 2024. Hal itu karena persoalan status tanah menjadi wewenang BPN.
"Ya kita tunggu BPN. Kita udah sosialisasi sudah. Pendataan sudah. Pendataan luas lahan sudah semuanya. Tinggal status tanah itu seperti apa. Itu kan haknya BPN. Nah, Menteri ATR/BPN mau membantu meneliti lagi, menetapkan kalau itu sudah ditetapkan dengan sertifikat, kita bayar hak," kata Heru.
Dia menuturkan, ada satu lahan milik lembaga pemerintah yang masih dalam tahap proses penyelesaian. Namun, hal sebenarnya sudah diatasi dan diselesaikan secara khusus. "Ada yang satu milik lembaga itu panjang banget. Tapi itu bisa kita abaikan dulu," ujar Heru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Heru sempat meninjau normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta, pada Selasa (21/2/2023) pagi WIB. Jokowi mengatakan, pengerjaaan normalisasi Sungai Ciliwung masih sekitar 17 kilometer lagi.
Normalisasi dapat mengurangi potensi banjir di Jakarta. Jokowi menyebut, normalisasi Kali Ciliwung baru mulai dikerjakan kembali setelah sebelumnya berhenti cukup lama.
"Ini normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilo (meter), kira-kira 17 kilo (meter). Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai," ujar Jokowi usai peninjauan di tengah guyuran hujan deras.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas SDA DKI, Roedito mengatakan tahun ini akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare (Ha) di empat kelurahan di Jakarta. Cakupannya, Kelurahan Cililitan 0,8 Ha, Kelurahan Rawajati 1,5 Ha, Kelurahan Cawang 2,25 Ha, dan Kelurahan Kampung Melayu 1,95 Ha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
