REPUBLIKA.CO.ID, KENYAM -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri mengeklaim telah melakukan pengepungan terhadap Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Papua di Nduga, Papua Pegunungan. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander memastikan, pasukan gabungan militer dan personel keamanan dari kepolisian yang diperbantukan ke wilayah tersebut sudah mempersempit pergerakan kelompok separatisme bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya itu.
Menurut Rio, penambahan pasukan ke wilayah hukumnya itu untuk misi penyelamatan Kapten Philips Max Martheins yang disandera gerilyawan prokemerdekaan Papua tersebut. “Pasukan TNI dan Polri telah menguasai wilayah Nduga. Pasukan sudah insert semua. Jadi tinggal menunggu saja,” begitu kata Rio dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (22/2/2023) malam.
Pun kata Rio menambahkan, ultimatum sudah disampaikan kepada Egianus Kogoya. Menurut dia, Indonesia meminta pentolan KKB Papua itu menyerahkan diri. Dan juga menyerahkan Kapten Philip yang disandera sejak Selasa (7/2/2023) lalu.
“Kami masih mengedepankan upaya negosiasi agar Egianus Kogoya menyerah, dan mengembalikan pilot Susi Air, Kapten Philips Max Martheins,” begitu kata Rio melanjutkan. Namun dikatakan dia, negosiasi yang dilakukan tentunya ada batas waktu.
Jika ultimatum menyerah dan pemulangan kapten penerbang asal Selandia Baru itu tak juga dilakukan, kata Rio, apa pun akan dilakukan oleh TNI dan Polri untuk melakukan penindakan. “Pasukan TNI dan Polri telah diterjunkan, dan telah menyekat semua jalur-jalur KKB. Ini dilakukan untuk memastikan negara yang tidak boleh kalah untuk menyelamatkan masyarakat dari gangguan KKB, dan juga untuk menyelamatkan pilot yang disandera,” ujar Rio.
Tak ada penjelasan resmi saat ini berapa jumlah personel militer, dan kepolisian yang diperbantukan sebagai pasukan tambahan ke wilayah Nduga. Akan tetapi sejak pekan lalu, dari TNI menerjunkan pasukan elite khususnya sebagai respons atas ulah KKB di Nduga baru-baru ini.
Serangan KKB di Lapangan Paro tersebut, berhasil membakar satu unit pesawat penerbangan sipil milik maskapai Susi Air. Dari penyerangan itu Egianus Kogoya dan gerombolan bersenjatanya menangkap, dan melakukan penyanderaan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philips Max Marthein. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM), Selasa (14/2/2023) mengkonfirmasi keberadaan, dan penyanderaan Kapten Philips bersama gerilyawan bersenjata itu lewat publikasi dokumentasi foto, maupun video.
Sampai saat ini, KKB belum melepaskan Kapten Philip dari penyanderaan tersebut. Namun, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom pernah menegaskan kelompok bersenjatanya, yang tak akan membebaskan Kapten Philips sampai pemerintah Indonesia, dan internasional memberikan hak untuk merdeka terhadap wilayah Papua.
Akan tetapi pemerintah Indonesia, merespons penyampaian TPNPB - OPM tersebut dengan menegaskan wilayah Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak pekan lalu, sembari melakukan pengiriman pasukan tambahan militer dan kepolisian ke wilayah Nduga.
TNI bersama-sama Polri, juga pemerintah daerah setempat, juga mulai melakukan evakuasi terhadap masyarakat sipil di wilayah Nduga. Pemeritah daerah, juga pekan lalu mengabarkan, para warga sipil di sejumlah wilayah di Nduga memilih untuk eksodus mencari tempat yang lebih aman.
Tak ada penjelasan pasti dari otoritas militer, kepolisian, maupun pemerintah daerah tentang alasan mengapa evakuasi warga sipil itu dilakukan. Akan tetapi, Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Iganitius Benny, dalam rilis terpisah pekan lalu mengatakan, mereka yang dievakuasi adalah para pekerja pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas, dan pendidikan.
Benny menjelaskan, evakuasi para sipil itu dilakukan sebagai antisipasi atas penyerangan-penyerangan lanjutan yang dilakukan oleh KKB Nduga. Karena dikatakan dia, tak jarang kelompok separatisme itu melakukan penyerangan, dan pengancaman terhadap warga-warga sipil.
“Evakuasi dilakukan guna mengantisipasi adanya penyerangan serta pengancaman maupun gangguan keamanan yang dilakukan KKB terhadap masyarakat sipil,” begitu kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
