REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah stunting dan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini salah satunya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan membentuk aplikasi Data Desa Presisi.
Aplikasi ini berbasis website dimana web tersebut menampilkan peta pesebaran lokasi rumah keluarga miskin ekstrem secara lengkap berikut dengan visualisasi kondisi rumah keluarga yang tersebar di desa-desa Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk mendeteksi alokasi dana yang tersedia agar tepat sasaran sesuai wilayah dan keberadannya.
"Saya mohon praktik baik ini dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Bagaimana aplikasi yang telah dibuat oleh Pemprov Sulbar tersebut dipadu-pandankan dengan data P3KE secara by name by address," kata Muhadjir dikutip dari websitenya, Senin (20/2/2023).
Muhadjir menjelaskan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem harus dapat mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat. Ini untuk mengejar target angka stunting 14 persen dan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.
Sehingga upaya ini, kata Muhadjir, menjadi bagian dari cara berfikir, bersikap, dan bertindak masyarakat secara keseluruhan serta berkelanjutan.
"Demi upaya kita menyelamatkan generasi yang akan datang, generasi yang lebih baik itu," ujarnya.
Muhadjir melanjutkan, ke depan, penanggulangan isu stunting termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem itu tidak terbatas pada periode kepemimpinan presiden tertentu, tetapi berkelanjutan.
"Selama masih ada ibu hamil, selama masih ada bayi, masih ada anak balita, penanganan stunting itu mutlak harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan," ujar Muhadjir.
Sebelumnya, dalam Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat, diketahui angka stunting di wilayah Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebanyak 1,2 persen. Dimana pada tahun 2021 sebesar 33,8 persen menjadi 35 persen.
Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik menyebut penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem belum dilakukan secara kolaboratif sehingga program serta kegiatannya masih bersifat parsial menyebabkan fokus penyelesaiannya menjadi terpecah.
"Permasalahan yang kami hadapi saat ini yaitu kualitas dan validitas data sasaran yang belum optimal sehingga menyulitkan kami untuk melakukan kolaborasi intervensi program dan kegiatan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Dia mengatakan, masih banyaknya rumah tidak layak huni serta kurang terjangkaunya sanitasi air bersih menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para kepala daerah yang ada di wilayah Sulawesi Barat
Karena itu, untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk aplikasi Data Desa Presisi.
"Best Practice yang saat ini kami lakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi IPB. (Yaitu) membangun teknologi yang dapat mendeteksi jumlah penduduk miskin ekstrem dan stunting berdasarkan data dari P3KE yang diberikan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran," ucap Akmal.
Dia berharap para kepala daerah dapat mengetahui pesebaran keluarga miskin ekstrem di masing-masing desa sehingga program-program yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
