REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekitar 60 ribu bidang tanah di Kota Depok, Jawa Barat, hingga kini dilaporkan belum memiliki sertifikat. Kondisi itu terungkap saat acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gemapatas) di Lapangan Bola Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (3/2/2023).

"Datanya cukup mencemaskan juga, data yang memang ada di Kota Depok ini," ucap Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya di acara tersebut, Jumat.

Menurut Idris, total tanah di Kota Depok sebanyak 620 ribu bidang. "Yang terdata sudah 90 persen dari 620 ribu. Karena banyak, maka 10 persennya banyak juga, tinggal sekitar 60.000 bidang," ucapnya.

Meski begitu, Idris berharap, masalah itu bisa diselesaikan segera dengan berbagai program yang disinergikan dengan pemerintah pusat. Seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tahun ini Kota Depok mendapat alokasi 1.900 bidang tanah dari Kementerian Agraria.

Idris mengaku, ingin agar masalah itu bisa selesai pada masa pemerintahannya dan Kota Depok menjadi Kota Lengkap. Adapun Kota Lengkap merupakan kabupaten/kota yang seluruh bidang tanahnya telah terdaftar, terpetakan, dan bersertifikat.

"Bagaimana caranya itu, nanti masalah teknis. Kita Harus kerjasama, di antara masalahnya adalah yang ngukur, kita harus kerjasama memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus pintar ngukur khususnya LPM-nya (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) kalau nggak pinter ngukur dibohongin mulu sama makelar, sama biyong. Nanti kita adakan kerjasama pelatihan atau apa," jelas Idris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika