REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mulai menghadirkan tantangan. Salah satunya datang dari partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019.
Bahkan, tidak sedikit yang mendesak Presiden Joko Widodo mengganti menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Sebaliknya, Partai Nasdem semakin rajin menggelar safari politik menguatkan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan.
Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan, kalau reshuffle memang diperlukan tidak masalah menteri-menteri dari Nasdem diganti. Dengan catatan, memang karena kebutuhan-kebutuhan teknokratis dalam menghadapi tantangan. Jika demikian, maka Partai Nasdem akan ikhlas menerima.
Sugeng pun menegaskan, dukungan mereka kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin tidak berubah. "Sekali lagi, Partai Nasdem itu politik tanpa mahar tanpa syarat, ini termasuk kepada Pak Jokowi," kata Sugeng usai menerima PKS di Nasdem Tower, Jumat (3/2).
Ia mengingatkan, menjadi yang pertama melakukan deklarasi capres jadi tradisi Partai Nasdem jauh sebelum mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sebab, mereka turut menjadi yang pertama deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.
Maka itu, ia menekankan, Partai Nasdem memiliki moral politik untuk menjalankan komitmen dalam mendukung Presiden Jokowi. Artinya, mereka tidak akan berhenti di tengah jalan hanya karena ada kepentingan kelompok atau kepentingan lain-lain. "Tidak akan menggoyahkan sedikitpun, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," ujar Sugeng.
Namun, ia berpendapat, jika reshuffle dilakukan saat ini diperkirakan tidak akan efektif. Sebab, menteri-menteri yang baru, dari atau tidak dari Partai Nasdem, akan membutuhkan waktu untuk adaptasi dan perlu melakukan konsolidasi lembaga.
Terlebih, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyisakan waktu yang sebenarnya tidak lama. Meski begitu, ia menambahkan, kebijakan reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi dan Nasdem menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi.
"Kalau reshuffle ada konsekuensi lain, misalnya konsolidasi organisasi di kementerian-kementerian yang memerlukan waktu tidak sebentar. Tapi, sekali lagi, yang tahu kebutuhan tentang kinerja kabinet itu Pak Jokowi," kata Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika