REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) menerima kunjungan delegasi Asian Development Bank (ADB) di Ruang Rapat Nelayan Gedung Mina Bahari II, KKP, Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023). Pertemuan tersebut membahas pembangunan pelabuhan perikanan dengan menggunakan dana dari ADB serta pemilihan lokasi disesuaikan dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini Hanafi menyampaikan, pentingnya pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung kebijakan PIT melalui dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN). "PHLN dari ADB ini diperioritaskan untuk pembangunan pelabuhan perikanan di Bungus-Padang, Palabuanratu-Sukabumi, Teluk Awang-Lombok Tengah, Bolok-Kupang, Mansapa-Nunukan, dan Munsang-Belitung," ujar Zaini didampingi Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Tri Aris Wibowo.
Salah satu lokasi pembangunan pelabuhan berada di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait pembebasan lahan di Biak, menurut Zaini, pemerintah sedang berusaha keras agar segera mendapatkan surat resmi agar pembangunan pelabuhan perikanan bisa berjalan. Selain itu, ADB berencana melakukan kajian di Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juni 2023.
Zaini menyampaikan, apabila dana PHLN dari ADB sudah cari sebaiknya difokuskan untuk pembangunan infrastuktur dan manajemen pelabuhan. Sehingga pelabuhan perikanan akan menjadi lebih baik dan sistem manajemen jauh dari kata kumuh.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi ADB menyampaikan, siap menggelontorkan dana pinjaman sebanyak 200 juta dolar AS atau sekitar Rp 3 triliun untuk pembangunan empat sampai lima pelabuhan perikanan di Indonesia. ADB akan melakukan kajian di enam lokasi, untuk memilih empat sampai lima pelabuhan perikanan yang nanti dibiayai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
