REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan, pembangunan jalan tol khusus truk tambang sepanjang 13 kilometer (km) yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang, Kabupaten Bogor, terkendala perizinan. Padahal, pembangunan jalan tol rencananya dimulai pada Desember 2022.
"OSS (Online Single Submission) belum selesai, kalau OSS sudah selesai bisa langsung dikerjakan. Semoga Januari ini atau Februari bisa selesai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (26/1/2023).
Dia menjelaskan, kendala perizinan tersebut membuat rencana peletakan batu pertama bangunan tol yang diagendakan oleh Gubernur M Ridwan Kamil pada 27 Desember 2022, terpaksa ditunda. Burhan pun menyayangkan kondisi tersebut.
Pasalnya, pembangunan jalan khusus bagi kendaraan pengangkut material tambang itu, menjadi kepentingan bagi masyarakat. Sehingga, seharusnya pembangunan infrastruktur bisa dipercepat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, pembangunan jalan tol yang akan terhubung dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III itu menggunakan skema dikerjasamakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dengan pihak swasta.
Suryanto menyebutkan, tol khusus truk tambang didesain dengan memiliki banyak pintu masuk yang lokasinya dekat tempat pertambangan. "Titiknya dari Cigudeg. Nanti ada lima pintu masuk mendekati lokasi tambang, sehingga mengurangi potensi truk-truk pengangkut tambang itu melintas di jalan umum," kata Suryanto.
Setiap pintu masuk tol, sambung dia, jalan itu nantinya digunakan untuk transporter beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor. "Di sana kan akan sekitar 30 izin usaha tambang. Jadi nanti masuk ke tol, tembus ke JOR III," tutur Suryanto.
Pembangunan jalan khusus truk tambang merupakan janji Ridwan Kamil kepada masyarakat. Solusi itu untuk mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor.
Pasalnya, tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa karena tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara akibat debu jalanan.
Pemkab Bogor bahkan telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) untuk mengatur jam operasional truk tambang. Tetapi, di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran pada pelaksanaannya di lapangan.
Sebelumnya, Gubernur Ridwan Kamil melalui unggahannya di Instagram, Kamis (29/9/2022), menyebutkan, tidak mudah untuk mewujudkan pembangunan jalur khusus truk tambang kerena melibatkan banyak pihak. Meski begitu, ia berharap, pembangunan jalan tol tersebut dapat selesai dalam waktu satu tahun.
"Saya memang tidak membalas banyak desakan, 'Pak kapan, Pak kapan', termasuk kritikan/bulian yang menganggap ingkar janji dll, karena merumuskan pekerjaan ini sungguh kompleks melibatkan ratusan pemangku kepentingan yang berbeda-beda," tulis Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika