REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kunjungan Partai Nasdem ke Sekretariat Bersama (Sekber) merupakan hal yang baik bagi demokrasi. Jika memang ada keinginan untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hal tersebut patut disyukuri.
"Kita mempesilakan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau mau bergabung di rumah Sekretariat Besama ini Alhamdulillah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Sekber Partai Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis (26/1).
Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem disebutnya membicarakan sesuatu yang penting bagi demokrasi Indonesia. Silaturahim hari ini merupakan bentuk komunikasi dan sesuatu yang baik untuk dipertontonkan kepada masyarakat.
"Kita tetap membicarakan masa depan Indonesia dalam kebersamaan dan hari ini Nasdem datang di Sekber Gerindra-PKB diterima oleh Gerindra dan PKB. Ini adalah contoh yang baik," ujar Muzani.
Partai Gerinda dan PKB juga terbuka dengan pertemuan yang direncanakan oleh Partai Nasdem itu. Namun, pertemuan hari ini diklaimnya tak membicarakan ihwal konstestasi nasional, seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kita di sini bukan hanya membicarakan tentang pilpres, tapi harapannya juga membicarakan tentang substansi berbagai persoalan bangsa lainnya," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa sejak awal pihaknya mengutamakan untuk membahas kriteria cawapres untuk Anies. Bukan malah menunjuk langsung sosok yang dinilai tepat menjadi pendampingnya.
Adapun kriteria cawapres tersebut dapat dibicarakan setelah adanya deklarasi kerja sama politik yang bersepakat mengusung Anies sebagai capres. Namun jika sebelum mendeklarasikan koalisi ada partai politik yang memaksakan keinginannya, bukan tak mungkin koalisi tersebut bubar sebelum pengumumannya.
"Saya pernah mengatakan bahwa kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (24/1).
Ia mencontohkan Partai Demokrat yang dikatakannya masih disebut sebagai calon rekan koalisi. Jika Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres dari Anies, hal tersebut sudah tak sesuai dengan prinsip Partai Nasdem yang mengutamakan pembahasan kriteria.
Apalagi, dorongan agar AHY menjadi cawapres untuk Anies sudah digelorakan sebelum adanya deklarasi koalisi. Padahal, kriteria cawapres baru bisa dibahas ketika koalisi antara partai politik terbentuk dan bersepakat mengusung Anies pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kita mencari (calon) wapres itu berdasarkan data-data yang dimiliki, jadi kriteria-kriteria itu adalah upaya untuk menutupi kelemahan, yang kurang dari Anies kan, jadi kita cari figur. Bagi Nasdem itu tidak penting siapa figurnya, tapi sesuai dengan kriteria yang kemudian bisa menuntun Anies menjadi pemenang," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika