REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja sudah dikomunikasikan pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI. "Sudah, sudah," kata Airlangga soal perkembangan penerbitan Perppu Cipta Kerja di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (25/1/2023).

Menurutnya Surat Presiden (Surpres) tentang Perppu itu tinggal dibacakan pada sidang paripurna DPR RI. Sebagaimana diketahui pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

Airlangga pada kesempatan itu kembali menekankan, pertimbangan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah untuk memberikan kepastian hukum.

"Iya tentu kepastian hukum. Karena ada dua hal, pertama kegentingan memaksa, dan kedua pemerintah harus mengamankan devisa," ujar Airlangga, saat ditanya tentang pertimbangkan penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Dia mengatakan faktor kegentingan memaksa yang dimaksud adalah terkait upaya memitigasi risiko ketidakpastian. Sebab mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika, Eropa mengalami ketidakpastian akibat perang Ukraina-Rusia yang sudah satu tahun belum juga selesai.

Selain itu, AS meningkatkan suku bunga yang berpotensi mendorong capital flight dan bisa menyebabkan inflasi. "Oleh sebab itu harus diselesaikan dengan kepastian hukum," ujarnya.

Faktor kedua yakni untuk mengamankan devisa hasil ekspor, yakni disebabkan seluruh negara memperebutkan dolar AS. "Nah kalau kita selama ini 31 bulan ekspor nya positif terus, maka tentu kita harus mengelola bagaimana kebutuhan devisa asing itu tersedia di dalam negeri. Nah itu beberapa langkah yang dilakukan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika