REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU—Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, calon presiden 2024 yang akan diusung partainya sudah resmi diumumkan. Airlangga menegaskan, pengumuman capres dari Golkar sudah dilakukan usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, dalam keterangan, Sabtu (21/1/2023).
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Menurut Airlangga, urusan capres dari Golkar sudah final, karena munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin. Ia mengaku, saat ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Ketum Golkar menuturkan, ada upaya dari sejumlah pihak untuk menarik kembali sistem pemilu, dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup pada era Orde Baru, bahkan pada era reformasi di tahun 2004, Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” kata Airlangga menegaskan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, Golkar ingin konsisten memberikan kedaulatan tetap di tangan rakyat. Ia mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah setiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten, apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah diberikan,” katanya.
Sebelumnya, delapan partai yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, beberapa pihak tengah mengajukan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka ini ke MK. Kader PDIP menjadi salah satu pihak yang mengajukan gugatan sistem proporsional terbuka dalam pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
