Rabu 18 Jan 2023 16:21 WIB

Ketua KPU Bantah Tudingan Istana Terlibat Loloskan Partai Tertentu Ikut Pemilu

"Kalaupun ada arahan atau perintah tentu tidak dalam konteks melanggar aturan."

Rep: Febryan A/ Red: Andri Saubani
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah isu bahwa Istana terlibat meloloskan partai politik tertentu ikut Pemilu 2024. (ilustrasi)
Foto: Republika/Prayogi.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah isu bahwa Istana terlibat meloloskan partai politik tertentu ikut Pemilu 2024. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Istana Kepresidenan terlibat dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dia menegaskan, Istana tidak pernah memberikan perintah kepada dirinya untuk meloloskan partai tertentu. 

"Tidak benar (ada arahan dari Istana). KPU kan katanya mandiri. Jadi tidak ada," kata Hasyim kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2023). 

Baca Juga

Saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada Rabu (11/1/2023) malam, Hasyim juga sempat memberikan jawaban terkait tudingan keterlibatan Istana ini. Ketika itu, Hasyim mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mengintimidasi anggota KPU daerah demi meloloskan partai tertentu, karena semua anggota KPU sudah bak sebuah keluarga.

"Kalaupun ada arahan atau perintah tentu tidak dalam konteks melanggar aturan atau SOP," ujar Hasyim. 

Dugaan kecurangan KPU yang melibatkan Istana ini muncul saat Koalisi Kawal Pemilu Bersih menyampaikan temuan mereka kepada Komisi II DPR pada Rabu (11/1/2023) pagi. Koalisi yang diwakili mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay ini menyerahkan empat bukti dugaan kecurangan KPU untuk meloloskan partai tertentu. 

Salah satu bukti yang mereka bawa adalah tangkapan layar yang menampilkan percakapan antar anggota KPU provinsi. Dalam percakapan itu, anggota KPU provinsi mengaku mendapat instruksi dari komisioner KPU agar mengubah data hasil verifikasi demi meloloskan Partai Gelora. Instruksi tersebut harus dilaksanakan karena permintaan dari Istana Kepresidenan lewat Menko Polhukam. 

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah membantah tudingan itu. "Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR bahwa ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan Parpol Peserta Pemilu. Tak ada itu, mestinya dicek dulu," kata Mahfud, Kamis (12/1/2023). 

Partai Gelora juga membantah tudingan tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah bahkan balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Fahri pun curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora. 

"Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," ujar Fahri ketika dikonfirmasi Republika di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

photo
Ilustrasi Jokowi dan Pemilu - (republika/mardiah)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement