Kalau anggaran itu mau dipotong, bagi anggota DPRD DKI Jakarta tidak ada masalah, tetapi menjadi pertanyaan jika dari 3.500 titik, kemudian tinggal 1.200 titik. Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal, dipersilakan, karena kalau uang APBD itu tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu sangat disayangkan. Tapi dewan juga harus objektif ketika program itu bermanfaat bagi masyarakat, harus didukung.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta lainnya Dwi Rio Sambodo menilai pemasangan JakWiFi tidak hanya pada kuantitas, karena jika pemasangannya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat, alokasi anggaran bisa digunakan untuk keperluan lain yang dianggap lebih penting.
Anggaran itu bisa dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti Kartu Lansia Jakarta dan sebagainya. Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran.
Masih dibutuhkan
Walaupun PPKM resmi dicabut yang juga mengakhiri kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kerja dari rumah diberlakukan, fasilitas JakWiFi ini dinilai masih sangat dibutuhkan dan sangat mungkin untuk dikembangkan, terlebih Jakarta memiliki cita-cita menjadi kota berskala global.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Jogayang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempatkan titik layanan internet gratis, JakWifi, dengan mempertimbangkan lokasi prioritas, di antaranya sekolah dan prasarana transportasi publik, seperti di kawasan terminal, halte, dan stasiun, untuk kemudahan bertransformasi digital.
Kemudian juga, bisa disediakan di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya. Layanan internet gratis JakWiFi ini, tetap dibutuhkan warga Jakarta sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada warganya, serta mendorong digitalisasi dan produktivitas kehidupan masyarakat untuk kerja kreatif, UMKM online, dan bekerja di mana saja atau work from anywhere (WFA).
Di sisi lain, dengan adanya fasilitas internet gratis bagi warga sudah sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi kota global. Pasalnya, di kota-kota dari negara maju dunia lainnya, seperti Singapura, Melbourne, Tokyo, Seoul, London, Paris, New York, sudah jamak menyediakan WiFi gratis di ruang-ruang publik kota, seperti taman, stasiun, atau terminal.
Dengan kekuatan anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain hingga Rp 80 triliun dalam setahun, Pemerintah DKI Jakarta diyakini akan mampu untuk menyediakan fasilitas ini. Kini, publik menantikan langkah dari Pemprov DKI Jakarta yang berjanji mengevaluasi jumlah titik layanan jaringan internet gratis di pertengahan tahun agar tepat guna untuk mendukung kebutuhan masyarakat tidak mampu.
JakWifi, harus diakui, seiring berjalannya waktu memang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun kini banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan hiburan. Di sisi lain layanan ini juga dibutuhkan untuk mendukung berbagai aspek di masyarakat, termasuk perekonomian warga yang akhirnya berpengaruh pada perekonomian daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
