REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Layanan internet gratis bagi masyarakat Jakarta, bernama JakWifi, akhirnya resmi mengalami pengurangan titik akses per awal Januari 2023. Pengurangan titik akses ini, terkait dengan pengurangan anggaran untuk JakWifi, di mana Pemprov DKI awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp 174 miliar, namun hanya disetujui Rp 56 miliar, sehingga titik JakWifi dari 3.500, dikurangi menjadi 1.263 titik.
Layanan yang awalnya diperuntukkan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini memang untuk memfasilitasi anak sekolah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
Namun seiring waktu berjalan, fungsi internet gratis ini disebutkan berubah dari tujuan awalnya. Belakangan, lebih banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan hiburan, seperti gim atau menonton tayangan film dan lainnya.
Pro dan kontra
Awalnya, pengurangan titik internet gratis ini tidak menyeruak ke permukaan, sampai akhirnya bermunculan komentar di media sosial mengenai masalah ini, setelah mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di masa kepemimpinan Anies Baswedan Tatak Ujiyati mengunggah persoalan tersebut di akun Twitternya @tatakujiyati.
Unggahan ini mengundang perhatian khalayak dan mengundang perdebatan, karena Tatak dalam cuitannya mengungkapkan kabar bahwa layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta yang dihentikan, disampaikan dengan nada menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam cuitan dengan disertai gambar bertuliskan "Pemberitahuan efektif mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis JakWIFI di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta" tersebut, Tatak menilai kebijakan ini merugikan warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan layanan yang diluncurkan oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di kala pandemi COVID-19 pada 28 Agustus 2020 ini.
"Waduh, kok gini amat, ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan. Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," tulis dia.
Seiring ramainya pembahasan soal JakWifi di ranah media sosial, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menjelaskan bahwa pengurangan anggaran sampai menyebabkan berkurangnya titik JakWifi ini, karena saat ini penggunanya mayoritas dinilai lebih banyak untuk hiburan, berdasarkan survei yang dilakukan mereka.
Dalam survei pada Desember 2021, DKI Jakarta mengungkapkan pemanfaatan JakWifi mencapai 56 persen. Kemudian pada Maret 2022 terus naik menjadi 60,9 persen.
Namun pada survei yang dilakukan November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selebihnya, layanan JakWifi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.
Namun demikian, Diskominfotik DKI Jakarta menjamin bahwa layanan internet dengan Wi-Fi gratis (JakWifi) tetap berjalan, meski ada pengurangan titik akses layanan.
Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik memastikan layanan internet gratis melalui JakWifi tetap berjalan atau tidak ada penghentian.
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai JakWifi dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang memiliki anak masih sekolah.
Dalam satu keluarga MBR biasanya terdapat dua hingga tiga anak yang masih sekolah. Meski rutin mendapat dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari pemerintah daerah, namun bantuan itu tidak termasuk dengan akses digital anak-anak.
Anggaran JakWiFi pada 2023 memang dipangkas dari Rp174 miliar menjadi Rp56 miliar. Pertimbangannya adalah hasil kajian dan evaluasi Diskominfotik bahwa di berbagai titik,pemanfaatannya sudah tidak maksimal lagi, menyusul peniadaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan aturan bekerja dari rumah (WFH), seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
