Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya sebelumnya menanggapi pernyataan Bawaslu yang menyebut bahwa safari politik yang dilakukan bakal capres Anies Baswedan tidaklah etis. Ia menegaskan, Anies dan pihaknya tidak mencuri start kampanye untuk Pilpres 2024.
"Start-nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off aja belum gimana ada pelanggaran. Jadi yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh Nasdem kepada publik," ujar Willy saat dihubungi, Jumat (16/12/2022).
Safari politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies disebutnya sebagai bagian dari konsolidasi nasional. Di samping itu, juga menjadi hak rakyat untuk mengenal calon pemimpin untuk periode berikutnya.
"Kita hanya melakukan perkenalan saja, Indonesia ini sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Tentu kita kembali membeli kucing dalam karung, (ketika masyarakat) yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang akan memimpin kita," ujar Willy.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga menanggapi soal posisi Anies Baswedan yang disebut beberapa pihak termasuk Bawaslu mencuri start kampanye, saat melakukan safari ke berbagai daerah. Kholid mengatakan belum ada yang ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai capres, jadi tidak ada yang curi start.
"Kami menghormati keputusan Bawaslu, karena memang tugas Bawaslu menegakkan aturan main yang adil dan proporsional. Namun demikian, harus dipahami bahwa Pak Anies Baswedan belum resmi sebagai capres, karena beliau secara resmi belum memenuhi persyaratan sebagai capres karena belum memenuhi tiket PT 20 persen," ujar Kholid kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).
Kholid menyebut, pendaftaran untuk capres pun belum dibuka. Sementara, Anies bukan pejabat negara.
"Pak Anies sendiri sudah berakhir sebagai Gubernur DKI. Jadi beliau ini sebagai warga biasa yg mendapat dukungan masyarakat. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan curi start kampanye," jelas Kholid.
Kholid justru mengkritik balik Bawaslu agar juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk mengurusi pencapresan. Bahkan ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang sibuk untuk meng-endorse pejabat untuk menjadi capres.
"Apakah itu etis?" terangnya.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai, safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.
"Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik, karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai," kata Herry kepada wartawan, Jumat pekan lalu.
Herry menilai, Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah. "Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak," ujar Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
