Senin 19 Dec 2022 12:29 WIB

Presiden Jokowi Kantongi Nama Calon KSAL Pengganti Yudo

Nama pasti calon KSAL baru menunggu pengumuman Presiden.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI  menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada Senin (19/12/2022) siang di Istana Negara, Jakarta. Presiden akan segera mengumumkan pengganti Yudo di KSAL.
Foto: Republika/Desy Susilawati
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada Senin (19/12/2022) siang di Istana Negara, Jakarta. Presiden akan segera mengumumkan pengganti Yudo di KSAL.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama-nama calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pengganti Yudo Margono. Ia mengatakan, penunjukan calon KSAL nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Belum-belum itu nanti presiden, nanti presiden yang akan menentukan. (Calon) Pasti sudah ada tetapi ada mekanisme sendiri yang akan memproses calon-calon itu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Senin ((19/12/2022).

Baca Juga

Seperti diketahui, Yudo telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin siang ini. Mahfud mengatakan, sebagai Panglima TNI, Yudo memiliki sejumlah PR yang harus dilakukan. Salah satunya yakni menjaga teritori yang menjadi kedaulatan negara.

"Kalau pandangan secara nasional ya menjaga kedaulatan, kedaulatan tuh ada teritori. Kalau teritori mungkin masalah laut ya di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas, melanggar hak berdaulat itu kadangkala ada seperti halnya negara-negara lain itu teritorinya," jelasnya.

Selain itu juga masih ada masalah separatisme dan radikalisme yang harus ditangani untuk menjaga keutuhan ideologi. "Kalau ideologinya separatisme dan radikalisme tentu saja itu bagian dari pertahanan negara, keutuhan ideologi, keutuhan teritori, keutuhan ideologi itu adalah tugas Panglima," ujarnya.

Selanjutnya, Menkopolhukam akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Mahfud menyebut juga akan membahas masalah itu dengan Panglima TNI.

"Kita akan bicarakan itu dengan Panglima untuk meneruskan langkah-langkahnya dan kebijakan Pak Andika dan Pak Kapolri kita akan koordinasikan di kantor Wakil Presiden karena berdasar inpres dan UU nomor 2 tahun 2021 nanti koordinasinya itu di bawah Wakil Presiden," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement