REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mengambil keputusan terkait polemik Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang masuk dalam situs lelang. Salah satu kebijakan yang diambil, yakni membatalkan nota kesepemahaman (MoU) dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) selaku pihak yang mendapatkan izin pengelolaan pulau tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, KSAL Laksamana Yudo Margono, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan dan PT LII.
"Keputusannya sebagai berikut, pemerintah akan membatalkan MoU tersebut karena isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan isi MoU itu sendiri tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Mahfud mengatakan, kesalahan prosedur misalnya terletak pada fakta bahwa seharusnya MoU itu dibuat dengan atau atas izin menteri KKP. Namun, ia menyebut, Menteri KKP sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan selembar pun surat izin untuk hal tersebut.
"Kemudian juga di tengah objek MoU itu ada iklan seluas lebih dari 1.900 hektare yang itu sebenarnya tidak boleh (dilakukan)," ujarnya.
Mahfud melanjutkan, jika MoU ini sudah batal, maka pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan akan membuka kemungkinan untuk siapapun yang akan melakukan investasi pemanfaatan pulau-pulau terluar tersebut. Namun, jelas dia, dengan catatan jika PT LII berminat boleh ikut mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Khusus untuk PT LII, yang sekarang punya MoU terkait Kepulauan Widi, pembatalannya jika ada masalah-masalah teknis yang perlu dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan levelnya masing-masing," jelas Mahfud.
"Dengan demikian ribut-ribut soal Pulau Widi ini ditutup," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepulauan Wididi Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, diketahui saat ini di-listing di situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 8-14 Desember 2022. Mengingat Indonesia melarang penjualan kepulauan kepada warga asing, lelang itu diduga mengakali dengan cara menawarkan saham PT Leadership Islands Indonesia (LLI).
Lelang tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa konservasionis yang kemudian viral di media sosial. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di pulau tersebut dapat memutus komunitas lokal dan merusak ekosistemnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
